#beritalampung#beritabandarlampung#ekbis#ump

UMP Sudah Ditetapkan, Perusahaan Tak Boleh Melanggar

UMP Sudah Ditetapkan, Perusahaan Tak Boleh Melanggar
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menegaskan jika perusahaan yang ada di Provinsi Lampung tidak boleh melanggar apa yang sudah ditetapkan terkait upah minimum provinsi (UMP). 

"Ini kan ketetapan Gubernur Lampung dan berlaku nanti pada 1 Januari 2023. Lagi pula dari putusan ini masih ada formula yang akan diturunkan ke pemerintah kabupaten/kota. Masih ada rumusan untuk UMK yang nanti ditetapkan," kata Kepala Disnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu, Senin, 28 November 2022. 

Namun, ia mengatakan terkait salah satu dewan upah yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menolak dan tidak menandatangani putusan UMP yang dikeluarkan Pemprov Lampung, Disnaker menilai jika hal tersebut sah-sah saja dilakukan pihak Apindo. 

Berita terkait: Kenaikan UMP Lampung 2023 Pertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

"Itu hak Apindo, yang mana selanjutnya Apindo melakukan gugatan ke Mahkamah Agung. Hal ini sama seperti persatuan buruh tahun lalu yang melakukan gugatan terkait UMP 2022. Itu hak mereka," kata dia. 

Yang jelas, tambahnya pada 1 Januari 2023, semua perusahaan harus mematuhi apa yang telah ditetapkan pemerintah. "Selanjutnya nanti apabila pengadilan mengeluarkan hasil gugatan, seperti apa hasilnya kita lihat nanti saja. Yang jelas sebelum ada hasil gugatan, aturan tetap harus dijalankan," katanya. 

Dia mengatakan jika pada prinsipnya pihaknya menghargai apa yang telah dikeluarkan oleh Apindo. "Kita menghargai apapun putusannya, karena pasti mereka ada regulasi sendiri. Tapi putusan Pemprov Lampung sudah menentukan ada kenaikan sebesar Rp192 ribu dengan ketentuan dan formula yang sesuai," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait