#beritalampung#beritatubaba#pelayananpublik

Umar Ahmad Tak Menyetujui Mal Pelayanan Publik Dioperasionalkan di Pasar Pulung Kencana

Umar Ahmad Tak Menyetujui Mal Pelayanan Publik Dioperasionalkan di Pasar Pulung Kencana
Suasana Pasar Pulung Kencana di sore hari, Selasa, 20 September 2022. Lampost.co/Ahmad Sobirin


Panaragan (Lampost.co): Mantan Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Umar Ahmad, mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten Tubaba yang merencanakan pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pelayanan bagi warga khususnya para pelaku UMKM dalam membuat perizinan usaha dan non-usaha.

Namun demikian, dirinya tidak setuju jika MPP nantinya dioperasionalkan di Pasar Pulung Kencana dengan alasan dapat merubah fungsi sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan dapat menimbulkan sanksi hukum.

"Kita dulu niat pinjam SMI dengan alasan untuk membangun pasar dan saat ini belum lunas dibayar. Kemudian akan digunakan untuk MPP, berarti akan merubah fungsinya. Merubah perencanaan itu ada sanksi pidananya," kata, Umar, saat berbincang dengan Lampost.co di Balai Wartawan Bagir Manan, Selasa, 20 September 2022.

Baca juga: BPKP Lampung Catat Lima Pemda Belum Laporkan Alokasi DTU Bansos Inflasi

Umar mengusulkan agar Pemda mencari lokasi baru yang strategis untuk pembangunan gedung MPP dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar berdirinya gedung MPP sekaligus melengkapi infrastruktur gedung publik yang sudah ada.

"Saran saya jangan di Pasar Pulung Kencana. Benar saat ini masih banyak yang kosong tapi suatu saat akan berjalan sesuai dengan perencanaan. Soal lokasi MPP bisa kita bicarakan bersama," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, program MPP ini telah masuk dalam usulan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022, yang diharapkan pada 2023, MPP telah benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Tubaba, Zaidirina. Dia berharap dukungan semua pihak agar apa yang direncanakan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan, meskipun diakuinya pendirian MPP tidaklah mudah.

"Banyak persyaratan yang harus kita lengkapi seperti administrasi dan lain-lain. Semuanya itu kita siapkan di perubahan, sehingga nanti di tahun 2023 itu sudah jalan semua," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait