#opini#LampungPost#UUSatuAtap

Uji Undang-Undang Satu Atap

Uji Undang-Undang Satu Atap
Jucicial review. www.calonsh.com


PRINSIP dasar pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan sesungguhnya berkaitan erat dengan prinsip kekuasaan negara, baik pembagian kekuasaan negara (distribution of power) maupun pemisahan kekuasaan negara (separation of power).
Menurut Maurice Duverger, judicial control penting agar undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari undang-undang dasar atau konstitusi. Konstitusi akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali jika tidak ada lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Cappeletti membedakan dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan yaitu pengawasan secara yudisial (judicial review) dan pengawasan secara politik (political review). Pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan yudisial. Adapun pengawasan secara politik artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan nonyudisial (lazimnya adalah badan politik).
Baik pengawasan secara politik ataupun pengawasan secara yudisial yang dilakukan dengan cara menilai atau menguji (review), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan pemerintah yang ada (existing) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan, atau tidak dengan konstitusi atau ketentuan lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan disebut sebagai hak menguji (toetsingrecht).

Model Pengujian

Menurut Vicki C Jackson dan Mark Tushnet (Feri Amsari: 2012) pada dasarnya terdapat dua bentuk atau model lembaga yang melaksanakan constitutional judicial review, yaitu the decentralized model dan the centralized model.
Pada decentralized model, kekuasaan untuk melakukan judicial review tidak dilakukan oleh satu lembaga peradilan saja atau terpusat, tetapi dapat dilakukan oleh banyak lembaga peradilan, seperti peradilan federal maupun peradilan negara bagian seperti di Amerika Serikat. Berikutnya adalah the centralized model yang hanya terdapat satu lembaga khusus dalam melakukan judicial review. Model ini banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa.
Indonesia sendiri menganut paham centralized model, yang menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung (MA) untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dualisme Judicial Review

Fenomena yang terjadi sekarang adalah adanya dualisme judicial review di Indonesia. Dualisme itu yakni memisahkan hak uji peraturan perundang-undangan antara MK yang hanya memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan MA yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal itu menghadirkan kekaburan konsep kekuasaan kehakiman yang dianut Indonesia.
Sebagai negara yang kental dengan corak civil law, seharusnya kewenangan hak uji peraturan perundang-undangan murni menjadi milik MK. Adapun kewenangan mengawal keadilan masyarakat diintegrasikan dalam kewenangan MA.

Peradilan Politik

Masuknya MK dalam memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada menjadikan lembaga tersebut masuk peradilan politik (judicialization of politics) karena pemilu dan pilkada sangat dekat hubungannya dengan politik.
Fenomena peradilan politik tersebut dapat dikatakan merupakan sesuatu yang lazim dalam suatu negara demokrasi konstitutional. Namun tidak sedikit pula yang bersifat skeptis dan mengkritiknya.
Dengan masuknya perkara politik, pengadilan akan menggunakan pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan. Atas dasar itulah, Jonghyun Park menyatakan bahwa fenomena judicialization of politics dapat menghancurkan nilai-nilai negara hukum (rule of law).
Berdasarkan data, sejak pengalihan kewenangan memutus sengketa pilkada mulai 2008 sampai pertengahan Agustus 2013, MK telah memutus 598 permohonan. Adapun sejak digelar pilkada serentak pada 2015, MK menerima 88 gugatan sengketa dan pada 2017 menerima 49 gugatan sengketa. Total sejak diberlakukan pilkada serentak, MK menerima 137 gugatan sengketa.
Untuk pengujian undang-undang, pada 2016, MK menerima 111 permohonan pengujian undang-undang ditambah sisa perkara pada 2015 sebanyak 63 perkara, sehingga total ada 174 judicial review sepanjang 2016. Dampak lain dan tidak kalah penting adalah terseretnya beberapa hakim MK pada kasus pelanggaran kode etik dan kasus suap yang melibatkan peserta atau kontestan pilkada.

Pengujian Undang-Undang Satu Atap

Memurnikan MK sesungguhnya didasarkan pada konteks normatif, yaitu bahwa dengan adanya penambahan atau perluasan kewenangan MK terkait penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada tentu akan memiliki konsekuensi logis, baik secara hukum maupun lebih-lebih secara politik.
Dengan sendirinya apabila perluasan kewenangan ini tetap menjadi bagian dari MK, ke depan MK terjebak pada kepentingan politik kekuasaan. Untuk sebagian pihak fenomena itu dimaknai sebagai langkah maju dalam peradaban demokrasi di Indonesia, tetapi bagi pihak lain dipandang sebagai alat atau instrumen politik kekuasaan.
Konteks memurnikan MK dari jebakan politik kekuasaan akibat penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada ini pada hakikatnya selaras dan sejalan dengan Teori Hukum Murni yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Teori itu muncul atas kritik terhadap teori hukum sebelumnya, yaitu Analytical Jurisprudence.
Teori Hukum Murni memandang hukum sebagai norma pada tataran the Ought atau das Sollen, yang terpisah dari bidang empiris. Austin mengajarkan bahwa hukum adalah perintah yang berada pada tataran the Is atau das Seitz di bidang empiris.
Untuk itu, dalam rangka mengembalikan muruah dan martabat lembaga MK (tentu saja juga para hakim MK), konteks memurnikan MK semata-mata harus dipandang sebagai usaha untuk menjaga kredibilitas secara konstitusional. Hal itu agar MK tidak terjebak pada kepentingan politik kekuasaan. Sudah ada bukti nyata, perluasan kewenangan dalam penyelesaikan sengketa pemilu dan pilkada membuat MK terjerembab dalam kubangan politik kekuasaan (baca: kasus Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar).
Tentu apa yang dialami MK saat ini telah mengalami pergeseran fungsi yang luar biasa. Tidak saja dalam hal menjaga konstitusi, tetapi juga dalam menjaga moral konstitusional para hakim dari pengaruh politik kekuasaan. Lembaga MK harus keluar dari anasir-anasir kepentingan politik kekuasaan dengan cara mengembalikan perluasan kewenangan itu pada lembaga lain di luar MK.
Tanpa memiliki kewenangan itu, MK sudah merupakan bagian dari lembaga yang menjunjung tinggi dinamika demokrasi melalui fungsi utamanya sebagai lembaga yang menjaga kehormatan dan kewibawaan UUD.

EDITOR

M Iwan Satriawan, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung

loading...




Komentar