#kpu#bawaslu#pemilu

Uji Klarifikasi Anggota Parpol KPU Kabupaten/Kota di Lampung Terindikasi tak Sesuai Prosedur

Uji Klarifikasi Anggota Parpol KPU Kabupaten/Kota di Lampung Terindikasi tak Sesuai Prosedur
Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriah (kanan). Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam proses verifkasi partai politik (parpol) di kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriah mengatakan, beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Lampung Lampung belum memenuhi syarat dalam melakukan klarifikasi kegandaan parpol dengan cara telenconfrence atau video call. 

Padahal, lanjut Khoir, dalam PKPU 4 Tahun 20022 dan Keputusan KPU No. 309 menyebutkan, KPU kabupaten/kota dalam klarifikasi keanggotaan ganda harus menghadirkan secara langsung orang yang belum bisa dipastikan.

Baca: Pemprov dan Penyelenggara Pemilu Upayakan Penghematan Ongkos Pilkada di Lampung

 

Menurutnya, total ada 9 KPU yang terindikasi melakukan klarifikasi tidak sesuai prosedur tersebut, yakni, KPU Pesawaran, KPU Metro, KPU Lampung Selatan, KPU Lampung Utara, KPU Lampung Tengah, KPU Mesuji, KPU Pringsewu, KPU Way Kanan, dan KPU Tulangbawang.

"Nah, itu tidak ada dalam ketentuan," ujar Khoir, Jumat, 9 September 2022.

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Lampung telah mengirimkan surat terhadap KPU berupa saran perbaikan terahdap proses verifikasi.

"Jika saran perbaikan tidak diindahkan, maka kami jadkan sebagai temuan pelanggaran. Temuan pelanggaran nanti masuk rekomendasi, tidak dilanjuti KPU, bisa dipidanakan," katanya.

Lanjut Khoir, langkah saran perbaikan ini sebagai semangat mengedenpankan asas restorative justice (RJ) dalam proses temuan pelanggaran tahapan pemilu.

"Kalau ada kesalahan bisa diperbaiki, kita ke depankan itu dulu," katanya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait