#korupsi#kpk

Tuntutan 11 Tahun Bui Juliari Dinilai Tak Obati Penderitaan Publik

Tuntutan 11 Tahun Bui Juliari Dinilai Tak Obati Penderitaan Publik
Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah tak puas dengan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Tuntutan itu diberikan atas kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako terkait penanganan covid-19.

"Saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi bansos," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Juli 2021.

Menurut Febri, tuntutan itu jauh dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Di sisi lain, KPK didorong menelusuri politikus yang muncul dalam perkara, tetapi tak kunjung diperiksa.

"KPK juga punya PR (pekerjaan rumah) untuk mengusut pihak lain yang terlibat dan mendapatkan keuntungan di atas penderitaan masyarakat sebagai korban korupsi bansos ini," kata Febri.

Jaksa KPK menuntut Juliari dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap bansos sembako covid-19.

Juliari dinilai terbukti menerima suap bertahap hingga Rp32,48 miliar. Fulus Rp1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. 

Berikutnya, Juliari menerima Rp1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Juliari juga diduga menerima Rp29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. Seluruh rangkaian penerimaan duit itu terjadi pada Mei-Desember 2020.

Juliari dianggap melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait