MutasiJabatan

Tujuh Jabatan Eselon II Lampura Dimutasi

Tujuh Jabatan Eselon II Lampura Dimutasi
Tujuh pejabat eslon II di lingkup Pemkab Lampura diambil sumpah jabatan di ruang Tapis Setdakab, Selasa, 24 November 2020. Lampost.co/ Fajar Nofitra


KOTABUMI (Lampost.co) -- Tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diambil sumpahnya menduduki jabatan baru, Selasa, 24 November 2020, di ruang Tapis Setdakab Lampura. Prosesi mutasi jabatan eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati, Budi Utomo, didampingi Sekdakab dan Asisten III Setdakab, Efrizal Arsyad. 

Mereka yang dipindahtugaskan yaitu Adrie sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan (sekwan) yang sekarang menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik; Kepala BPBD Karim menjadi staf ahli pembangunan kemasyarakatan dan SDM; Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) M Rendra Yusfi menjadi staf ahli bidang ekonomi dan keuangan; Inspektur Kabupaten Mankodri menjadi Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan; Kepala Dispora, Ilham Akbar menjadi Kepala BKP; Asisten I, Azwar Yazid menjadi Assisten II Bidang Ekonomi dan Kesra. 

"Ini adalah hal biasa yang terjadi dalam roda organisasi kepemerintahan. Dalam upaya mendukung kinerja dilapangan, guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat," kata Bupati. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 52/2020 terkait dengan masa darurat dan rekomendasi komisi aparatur sipil negara (KASN) menjadi landasan bupati  melakukan pemindahan tugas. 

"Muaranya adalah mendukung kinerja pemerintah daerah. Jadi harus dipandang demikian, kenapa ini saya jelaskan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat," terang Budi Utomo. 

Pihaknya berharap kepada pejabat yang baru saja dilantik, dapat menjawab tantangan zaman, menjadi motor penggerak organisasi, mampu bekerja keras. Serta dapat bersinergi menjalin kerja sama sampai ketingkat pusat dan lintas sektoral. Guna mendukung terwujudnya Lampura maju, aman dan agamis. 

"Saya meminta kepada mereka diambil sumpah jabatannya, agar dapat bersinergi. Seperti dengan kementrian, DPD, DPR RI sehingga dapat menjadi motor dalam upaya pembangunan daerah," katanya. 

Kedepan, lanjutnya, pihaknya akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja terhadap pejabat-pejabat itu. Guna melihat upaya-upaya dalam mendukung program pemerintah daerah. 

 

 

EDITOR

Dian Wahyu Kusuma

loading...




Komentar


Berita Terkait