#perubahaniklim#energi

Transisi Energi Dirancang Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Transisi Energi Dirancang Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
diskusi interaktif secara virtual, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 29 Oktober 2021. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengikuti Paris Agreement dalam penyusunan peta jalan transisi energi sebagaimana diatur melalui UU No. 16 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan semua kepentingan.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, Rachmat Mardiana, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Paris 2015 dengan memperluas proyek energi bersih guna mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Pengurangan emisi gas rumah kaca ini antara lain dilakukan dengan melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Dimana, hingga kini Indonesia masih mengandalkan batubara sebagai sumber elektrifikasi secara nasional. Tercatat hingga tahun 2020, 50,3% dari listrik di Indonesia dihasilkan melalui PLTU Batubara.

"Perlahan, ketergantungan ini harus mulai dilepaskan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan proses transisi energi ke sumber energi ramah lingkungan dilakukan melalui strategi yang tepat sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional," kata Rachmat, saat diskusi interaktif secara virtual, dikutip dari keterangan resminya, Minggu, 31 Oktober 2021.

Menurut dia, salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam menyusun peta jalan transisi energi nasional dengan meningkatkan kesiapan daerah yang masih mengandalkan pendapatan asli daerah dari batubara dan barang tambang mentah lainnya. 

"Untuk itu, transformasi ekonomi dan energi di tingkat daerah juga perlu dilakukan dengan cermat dalam menyusun strategi transisi energi di tingkat nasional," ujarnya.

Fakta itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat menemukan strategi yang tepat dalam melakukan dekarbonisasi berbasis energi, khususnya sektor ketenagalistrikan dan di saat bersamaan menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi tetap terjadi.

Untuk itu, Indonesia dinilai perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya publik dalam merealisasikan transisi energi di Indonesia.

Kendati dituntut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, proses peralihan energi fosil ke ramah lingkungan semakin mendesak untuk direalisasikan segera mengingat ancaman perubahan iklim semakin nyata.

Koordinator Bidang Analisis Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kadarsah Shilphy Kadiviel, menjelaskan 2016 dan 2019 menjadi dua tahun terpanas di Indonesia. Peningkatan tren suhu minimum yang lebih tinggi terlihat selama 50 tahun terakhir dengan laju 0,42 derajat celsius per 10 tahun.

Ancaman perubahan iklim juga terlihat dari semakin meningkatnya fenomena la nina yang mengakibatkan peningkatan curah hujan dan el nino yang berdampak pada kemarau panjang, kesulitan air dan kekeringan.

Pakar energi dari Institut Teknologi Bandung, Widhayawan Prawiratmadja, mengatakan batubara memiliki kontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Untuk itu, Indonesia harus cermat dalam menyusun strategi transisi energi dengan belajar dari pengalaman krisis energi yang terjadi di Eropa.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait