#beritalampung#beritalampungterkini#pemcegahanstunting#pemberdayaanperempuan#pemenuhanhakanak

TP-PKK Lampung Prioritaskan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Pencegahan Stunting

TP-PKK Lampung Prioritaskan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Pencegahan Stunting
Wakil Ketua I TP-PKK Lampung Mamiyani Fahrizal yang mewakili Ketua Rianasari Arinal saat mengunjungi Pekon Banjarrejo, Kecamatan Banyumas, Pringsewu, Kamis, 27 Oktober 2022. Dok


Pringsewu (Lampost.co) -- Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah memprioritaskan 3 isu utama, yaitu pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pencegahan stunting. Untuk penurunan angka stunting di Lampung sudah cukup baik.

Ketua TP-PKK Lampung Rianasari Arinal yang diwakili Wakil Ketua I Mamiyani Fahrizal menyatakan hal itu saat kunjungan kerja ke Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Pringsewu, Kamis, 27 Oktober 2022. Kunjungan ini dalam rangka monitoring Desa Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting.

Baca juga: TP PKK Lampung Bantu Ibu 9 Anak di Segalamider 

"Isu pemberdayaan perempuan pada hakikatnya bukan untuk menjadikan ibu-ibu sebagai pesaing bapak-bapaknya. Namun, ibu-ibu diharapkan bisa menjadi mitra dan pelengkap bagi para bapak serta bisa menyiapkan anak-anak menjadi generasi yang berkualitas," katanya.

Selanjutnya, masalah pencegahan stunting menjadi salah satu isu yang sangat penting. Sebab, stunting akan berakibat pada menurunnya kualitas SDM.

"Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis," ujarnya.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), capaian Lampung dalam penurunan stunting sudah cukup baik dari 26,26% pada 2019 menjadi 18,15% pada 2021 atau di bawah nasional 24,4%. "Karena itu, dibutuhkan kerja keras kita semua untuk mewujudkan Lampung bebas stunting," ujarnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengatakan Pringsewu pada 2021 menjadi lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan bayi serta stunting berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/319/2020 tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.

Prevalensi stunting di Pringsewu, menurut data SSGI, lebih rendah dibandingkan angka nasional yaitu 19.0%, Prevalensi stunting di Indonesia 27,5% dan 18,5% untuk Lampung. Sedangkan berdasarkan data hasil entri e-PPGBM 2020, prevalensi stunting Pringsewu 7,57% atau 2.145 balita stunting. Untuk 2021 prevalensi stunting 6,54% (1.843 balita stunting) atau terjadi penurunan 1,03%.

"Oleh karena itu, sinergitas dan dukungan semua pihak harus kita ciptakan guna mengentaskan masalah stunting di Pringsewu. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Dia menambahkan upaya penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, yaitu dilakukan melalui 2 cara, yakni intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan pula dukungan yang mencakup komitmen dan kebijakan dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah dalam keterlibatan pencegahan penurunan stunting.

Pringsewu menetapkan 20 pekon lokasi fokus penanganan stunting yang kegiatannya berlangsung pada 2022. "Oleh karena itu, dengan kunjungan Ketua TP-PKK Lampung ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov dalam rangka penyelesaian dan penuntasan masalah stunting di Pringsewu," katanya.

Selain program nasional pencegahan penurunan stunting, Pemkab Pringsewu juga akan melakukan penerapan Kelurahan/Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sesuai UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan UU No.35 Tahun 2014. Tujuannya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang serta menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tingkat bawah yaitu Pekon.

"Kajian dalam UU No.35 Tahun 2014 juga membantu memediasi dan memfasilitasi permasalahan yang muncul dalam rumah tangga di pekon. Dengan demikian, nantinya seluruh pekon di Pringsewu akan dapat mewujudkan stabilitas keharmonisan anak dan permasalahan rumah tangga yang lebih sehat," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait