#TKN#BTP#pemilu2019

TKN Tegaskan Rumor Ma'ruf Diganti BTP Tak Akan Terwujud

TKN Tegaskan Rumor Ma'ruf Diganti BTP Tak Akan Terwujud
MI/ROMMY PUJIANTO


DESAS-desus posisi Ma'ruf Amin bakal diganti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) tiba-tiba saja meruyak menjadi rumor politik di media sosial. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menduga, rumor itu sengaja dihembuskan lawan politik Jokowi-Amin untuk membuat warga Nahdliyin gelisah. "Psikologi kaum nahdliyin diusik seolah-olah bakal ada upaya “mengkudeta” kiai mereka. Jadi ketimbang kiai dizolimi saat sudah menjadi wapres lebih baik tidak usah dipilih sekalian," kata Kadir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/2/2019).

Kadir menjelaskan, bila terpilih dalam Pemilu 2019 nanti, Ma'ruf tak mungkin bisa serta-merta dihentikan sebagai Wakil Presiden. Hal itu selain menabrak aturan hukum, juga punya resiko politik yang besar. Dari sisi politik, lanjutnya, jelas tak mungkin dilakukan partai koalisi pemerintah dipastikan menguasai parlemen, sehingga upaya menggeser Ma'ruf pasti akan mendapat tentangan dari mayoritas parpol di parlemen.

"Dari sisi hukum, mengacu UUD 1945 Pasal 7A dan 7B ayat 1 sampai ayat 7 menerangkan betapa ruwet dan rumitnya usaha untuk memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden," ujar Kadir.

Pasal 7A UUD 1925 menyatakan: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

EDITOR

Media Indonesia

loading...




Komentar


Berita Terkait