#KUDETA#MYANMAR

Tiongkok dan Rusia Belum Bersepakat soal Kudeta di Myanmar

Tiongkok dan Rusia Belum Bersepakat soal Kudeta di Myanmar
Sebuah sesi membahas maslaah Covid-19 di DK PBB. (Foto: AFP)


New York(Lampost.co) -- Dua negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) PBB yaitu Tiongkok dan Rusia belum menyepakati pernyataan soal kudeta militer di Myanmar.  Dewan Keamanan (DK) PBB, menggelar sidang darurat mengenai Myanmar namun gagal menyepakati pernyataan mengenai kudeta di negara Asia Tenggara itu, Selasa, 2 Februari 2021. Para diplomat menegaskan negosiasi akan berlanjut. 

"Tiongkok dan Rusia meminta tambahan waktu," ujar seorang diplomat selepas pertemuan video konferensi yang digelar tertutup di New York itu.

Sebuah pernyataan masih terus digodok," imbuh diplomat lainnya yang menolak disebutkan namanya.

Menurut draf pernyataan yang dilihat AFP, DK PBB akan meminta Myanmar memulihkan pemerintahan sipil setelah terjadinya kudeta pada Senin, 1 Februari 2021 dengan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah politisi lainnya ditangkap. Pernyataan, yang disusun Inggris itu, juga meminta militer Myanmar membebaskan semua orang yang ditahan. 

Pernyataan itu juga meminta agar penetapan status darurat selama satu tahun dibatalkan dan semua pihak kembali menjalankan kehidupan dengan normal. Pernyataan itu tidak menyebutkan sanksi untuk Myanmar. Agar bisa diadopsi, pernyataan itu butuh dukungan Tiongkok, penyokong utama Myanmar di PBB yang juga memilih hak veto sebagai anggota tetap DK PBB. 

Selama krisis Rohingya pada 2017, Tiongkok menggagalkan semua upaya DK PBB untuk membahas masalah itu ataupun mengeluarkan pernyataan bersama. Beijing bersikeras aksi militer Myanmar terhadap etnik Rohingya adalah masalah dalam negeri Myanmar. 

Diplomat Swiss Christine Schraner Buergern, utusan khusus PBB untuk Myanmar, menjelaskan mengenai perkembangan terkini di Myanmar kepada 15 anggota DK PBB dalam pertemuan pada Selasa, 2 Februari 2021. 

"Dia mendesak anggota DK PBB untuk mengirimkan pesan yang jelas mendukung demokrasi di Myanmar," ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric.

EDITOR

MI

loading...




Komentar


Berita Terkait