#korupsi

Tilap Duit Pembebasan Lahan Rp280 Juta, Kades di Lampura Divonis Dua Tahun Penjara

Tilap Duit Pembebasan Lahan Rp280 Juta, Kades di Lampura Divonis Dua Tahun Penjara
Suasana pembacaan vonis di PN Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis, 12 Mei 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung memvonis Kepala Desa (Kades) Gunungbesar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Pahrul Rozi, dua tahun dua bulan penjara. Ia juga didenda Rp50 juta subsider dua bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim, Hendro Wicaksono menyebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara dua tahun dua bulan," ujar hakim Hendro, saat membacakan vonis, Kamis, 12 Mei 2022.

Baca: Dua Pejabat Pemda Lampura Mangkir Panggilan Polisi Soal Korupsi Bimtek

 

Pahrul juga divonis membayar uang pengganti Rp280 juta. Apabila setelah satu bulan putusan inkrah tidak membayar, maka harta bendanya akan disita. Jika tidak mencukupi, maka akan diganti pidana satu tahun penjara.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp280 juta," kata dia.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, Hardiansyah, yakni dua tahun enam bulan penjara. 

"pikir-pikir, Yang Mulia," kata Hardiansah, saat diminta pendapat atau banding terhadap vonis tersebut.

Perbuatan terdakwa bermula saat desa yang ia pimpin memiliki APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.467.603.378. Desa Gunungbesar melakukan pembelian lahan pasar sebesar Rp309.500.000 dengan saksi bernama Aris. 

Aris pun menerima pembayaran Rp180 juta, namun, terdakwa kembali meminjam Rp80 juta dari saksi korban dengan alasan untuk pembangunan pasar. Setelah itu, korban diminta untuk menandatangani kuistansi senilai Rp200 juta sebagai bukti pelunasan yang sama sekali belum diterima Aris.

Terdakwa pun tidak melakukan pembayaran, meski laporan pencairan dana desa disebutkan pembelian telah lunas. Lahan tersebut yang seharusnya menjadi aset desa diduduki korban Aris karena belum menerima pelunasan. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait