#hukum#kasuskorupsi

Tiga Koruptor Randis Bupati Lamtim Diperlakukan Spesial

( kata)
Tiga Koruptor Randis Bupati Lamtim Diperlakukan Spesial
Ilustrasi.Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tiga tersangka kasus dugaan korupsi kendaraan dinas bupati dan wakil bupati Lampung Timur, Dadan Darmansyah, Suherni, dan Aditya Karjanto, tidak ditahan Kejaksaan Tinggi Lampung. Tindakan tersebut mengundang kekecewaan berbagai pihak. 

Pergerakan Masyarakat Antikorupsi Wilayah Lampung menyayangkan tindakan Kejati Lampung tidak melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka. "Saya lihat banyak maling lain yang kooperatif dan mau mengembalikan keuangan negara tapi mereka tetap ditahan. Ada apa dengan kasus ini sehingga dispesialkan, apakah ada beda dengan kasus koruptor lainnya," kata Suwadi Romli, direktur Pergerakan Masyarakat Antikorupsi Lampung, Kamis, 29 Oktober 2020.

Menurut dia, semestinya Kejati jangan tebang pilih soal hukum karena semua sama di mata hukum. Jangan sampai persepsi publik terhadap kejaksaan tidak baik hanya gara-gara hal seperti ini.

"Ini kan menjadi pertanyaan publik ada apa kok kasus ini dibedakan. Semestinya Kejati menjaga hal seperti ini," katanya.

Pihaknya meminta Kejati jangan tebang pilih soal hukum, Seharusnya para tersangka ditahan. "Kalau alasan kooperatif sudah memulangkan keuangan negara, mengapa yang lain ditahan," katanya.

Hal yang sama dilontarkan akademisi hukum Universitas Lampung Yusdianto. Menurut dia, ada perlakukan khusus yang dilakukan Kejati Lampung dalam perkara ini.   

"Kita cukup menyesalkan alasan tidak ditahan yang bersangkutan dan perkara berlangsung sudah lama, apalagi di bawah supervisi KPK. Saya kira di sini tampak jelas ada perlakuan khusus yang diberikan kejati terhadap para tersangka," kata Yusdianto.

Menurut dia, Kejati dalam menangani kasus, khususnya di bawah supervisi KPK, memperlakukan perkara sebagai prioritas untuk segera ditangani.

"Perkara ini sudah diketahui KPK, bahkan disupervisi sama mereka, tetapi penangananya lambat bahkan tidak ditahan. Ada apa sebetulnya dengan perkara ini sehingga diperlakukan khusus," ujarnya.

Alasan subjektif yang digunakan Kejati tentu bertolak belakang dari hakikat penanganan tindak pidana korupsi yang sifatnya khusus. "Kalau alasan itu digunakan untuk tindak pidana biasa ini bisa masuk akal. Tapi jika alasan itu digunakan kejati di tindak pidana khusus, ini menjadi aneh dan di luar batas," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait