#beritalampung#beritalampungterkini#korupsi#tunjangankinerja#tukin#penggelapan

Tiga Terduga Mark-up Tukin Kejari Balam Dinon-job-kan

Tiga Terduga Mark-up Tukin Kejari Balam Dinon-<i>job</i>-kan
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tiga terduga korupsi mark-up tunjangan kinerja (tukin) di Kejari Bandar Lampung telah dicopot dari posisinya dan ditarik ke Kejati Lampung. Hal itu untuk memudahkan pemeriksaan terhadap ketiganya.

Kajari Bandar Lampung, Helmi, mengatakan telah mengirimkan surat permohonan kepada kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menon-job-kan para pihak kemudian kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menarik ketiga ASN tersebut ke Kejati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Segera Jalani Persidangan, Andi Desfiandi Dipindahkan ke Rutan Bandar Lampung 

"Sedangkan untuk pengelolaan perbendaharaan saat ini, Kejati telah menunjuk petugas perbendaharaan yang baru," ujar Kajari Helmi, Selasa, 1 November 2022.

Dia menambahkan kasus berawal adanya informasi telah terjadi penggelapan uang tukin pegawai Kejari Bandar Lampung. Kemudian Kejari melakukan operasi intelijen dan menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, dia  melaporkan temuan tersebut ke Kajati Lampung, Nanang Sigit Yulianto untuk dilakukan Pengawasan internal oleh Bidang Pengawasan Kejati Lampung. "Saat ini telah diserahkan ke Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung," katanya.

Helmi menyebut pengelolaan perbendaharaan di Kejari Bandar Lampung berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan SOP. Pembayaran tukinpun tidak pernah terhambat.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung menemukan dugaan adanya kerugian negara dari pembayaran tukin di Kejari Bandar Lampung.

Dari jnformasi yang Lampost.co himpun,  Bendahara Pengeluaran Kejari Bandar Lampung L bersama Kaur Kepegawaian, Keuangan, dan PNBP B, dan Operator SIMAK BMN S diduga membuat daftar mark-up besaran tukin beberapa pegawai Kejari. Setelah uang masuk ke rekening pegawai dilakukan penarikan/pendebetan secara otomatis pada hari yang sama berdasarkan surat permintaan penarikan/pengembalian kepada pihak bank yang dibuat Kaur Keuangan dengan mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Selanjutnya, diajukan tukin ke rekening bank yang sudah tidak digunakan lagi untuk menerima tukin. Padahal sebelumnya, tukin dibayarkan melalui rekening Bank BNI, tapi sejak Maret 2022 pembayaran tukin dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri dengan pengajuan tukin ke rekening Bank BNI tetap dilakukan (dobel klaim).

Kemudian diajukan tukin ke rekening BRI yang bukan digunakan menerima pembayaran tukin, melainkan untuk menerima pembayaran gaji. Aspidsus Kejati Lampung Hutamrin menyebutkan, penyidikan perkara tersebut mengacu pada tahun anggaran 2021-2022.  

Kejati Lampung menyidik perkara dugaan mark-up Tukin di internal Kejari Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2021-2022. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,88 miliar. Namun, sudah ada upaya pengembalian Rp780 juta, oleh pihak terkait.

Saat ini penyidik Kejati Lampung masih terus memeriksa para saksi terkait dugaan penggelembungan tukin. Belum ada tersangka dalam perkarara ini. Proses penyidikan tersebut berdasarkan laporan hasil inspeksi kasus Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung dengan nomor WAS-14.A. Nomor : R-08/L.8/H.III.1/09/2022 tanggal 15 September 2022 dan WAS-14.A. Nomor : R-08/L.8/H.III.1/09/2022 tanggal 15 September 2022.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait