Tiga Pimpinan DPRD Tubaba Dapat Jatah Pajero Sport Baru

Merwan Dec 29, 2021 | 17:28

Panaragan (Lampost.co) -- Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mendapatkan kendaraan dinas (Randis) baru jenis Mitsubishi Pajero Sport 2021. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga memberikan kendaraan dinas yang sama untuk salah satu pimpinan Polres setempat.

Empat kendaraan operasional pimpinan daerah tersebut merupakan kendaraan sewa dari salahsatu perusahaan jasa rental kendaraan roda empat dari Kota Bandar Lampung.

Randis dengan sistem sewa juga diberikan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk Sekretaris Kabupaten, Ketua PKK, dan sembilan camat. Sekkab menggunakan Pajero Sport, sedangkan kepala SKPD menggunakan Inova Reborn.

Sayangnya, kendaraan sewa tersebut tidak satu pun yang mengunakan nomor polisi (Nopol) Tubaba. Semua randis menggunakan nopol Bandar Lampung dan tanpa logo kabupaten sebagai penanda kendaraan yang disewa dengan biaya menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Sekretaris DPRD Tubaba, Agus Subagio membenarkan tiga pimpinan dewan setempat telah diberikan kendaraan sewa jenis Pajero Sport. Kendaraan tersebut masuk dalam anggaran 2021. Selain pimpinan dewan, kata dia, kendaraan Sekwan dan tiga kepala bagian di Sekretariat Dewan setempat juga menggunakan kendaraan sewa jenis Inova Reborn.

"Sewa baru yang masuk anggaran 2021 hanya ada empat kendaraan milik pimpinan dewan. Kalau yang lainnya memang melanjutkan sewa tahun sebelumnya," ujar Agus, Rabu, 29 Desember 2021.

Baca: Mantan Anggota DPRD Lambar Diultimatum Ganti Randis Hilang

Sementara itu, Kabag Umum, Sekretariat Pemkab Tubaba, Hade juga menceritakan bahwa Pemkab memberikan pinjaman randis jenis Pajero Sport kepada salah satu pejabat Polres Tubaba.

"Ya. Ada satu unit pajero sport sewa yang digunakan pimpinan polres dari anggaran sewa kendaraan," ungkapnya

Sejumlah pihak berharap, Pemkab dapat melakukan pendataan ulang randis eks pimpinan SKPD dan pimpinan dewan. Pasalnya, saat ini banyak kendaraan dinas dipinjam-pakaikan kepada sejumlah pengguna di luar pejabat. Bahkan, banyak kendaraan sudah menggunakan nopol hitam.

"Sekarang ini sudah mendekati berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati. Jika tidak ada penertiban kendaraan dari sekarang kita khawatirkan akan menimbulkan masalah nantinya. Apalagi masalah aset ini salah satu penilaian dari BPK,"ujar salah satu tokoh pemuda setempat, Salmani, yang juga mantan anggota DPRD.