#ekspor

Tiga Negara Menjerit Hadapi Larangan Ekspor Batu Bara Indonesia

Tiga Negara Menjerit Hadapi Larangan Ekspor Batu Bara Indonesia
Ekspor Batu Bara. Foto : MI/SYahrul Karim.


Manila (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan larangan ekspor batu bara guna memenuhi pasokan kebutuhan listrik dalam negeri.

Indonesia memberlakukan larangan ekspor batu bara selama satu bulan pada 1 Januari. Keputusan itu mengikuti persediaan yang tipis akan batubara yang dapat menghantam jaringan listrik di Pulau Jawa dan Bali.  

Pasalnya, sejumlah penambang batu bara belum memenuhi Kewajiban Pasar Domestik, di mana harus memasok 25 persen dari produksi tahunan ke pasar lokal.

Baca juga: Pemerintah Ancam Cabut Izin Perusahaan Pengekspor Batu Bara

Namun, kebijakan itu dinilai merugikan banyak negara yang mengandalkan batu bara dari Indonesia. Selain Korea Selatan dan Jepang, negara tetangga Filipina juga meminta agar kebijakan tersebut dicabut.

Kepanikan mendera ketiga negara itu karena mereka jelas sangat bergantung dengan pasokan batu baru Indonesia.   

Kementerian Energi Filipina, Alfonso Cusi, mengimbau mitranya dari Indonesia, Arifin Tasrif untuk mencabut larangan tersebut. "(Kami meminta pencabutan larangan) khususnya ke Filipina," kata pernyataan tersebut.

"Kebijakan Indonesia akan merugikan ekonomi yang (saat ini) bergantung pada sistem pembangkit listrik tenaga batu bara, seperti Filipina," tegas Cusi. 

Menurut Cusi, Filipina tahun lalu memasok 2,3 juta ton batu bara dari Indonesia setiap bulan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga batu bara. 

"Listrik yang dihasilkan dari batu bara mencakup 60 persen dari kebutuhan listrik negara," kata Cusi, dilansir dari Nikkei Asia, Senin, 10 Januari 2022.

Cusi juga meminta kementerian luar negeri Filipina untuk bermusyawarah dan memohon atas nama Filipina melalui mekanisme ASEAN. Filipina bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan memprotes kebijakan RI tersebut.

Senada, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, mengirim surat pada 4 Januari lalu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Dalam suratnya, ia menyerukan agar larangan tersebut diakhiri.

Tokyo mengulangi pesan yang sama dalam kunjungan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Koichi Hagiuda ke Jakarta hari ini. Koichi Hagiuda melakukan pertemuan dengan Menteri Arifin. 

"Impor batu bara dari Indonesia penting untuk pasokan listrik Jepang yang stabil. Saya datang ke sini untuk mencari solusi. Kami mengharapkan pengertian Anda," kata Koichi pada Arifin.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo, baru-baru ini bertemu secara online dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas larangan tersebut.

Yeo meminta agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali. 

"Mendag Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama pemerintah Indonesia agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali," kata Kementerian Perdagangan Korea Selatan dalam keterangannya, dikutip dari Yonhap News. 

Sementara Mendag Lutfi mengatakan Indonesia sangat menyadari kekhawatiran Korea Selatan dan akan melakukan upaya untuk penyelesaian yang lancar. 

"Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil," kata kementerian tersebut.

Indonesia membatasi harga batu bara domestik pada USD70 (setara Rp1,1 juta) per ton. Angka itu di bawah setengah harga pasar saat ini. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan larangan ekspor batu bara guna memenuhi pasokan kebutuhan listrik dalam negeri. Kepala Negara menyebut para pelaku usaha harus mematuhi mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). Perusahaan yang melanggar akan mendapat sanksi tegas, bahkan bisa dicabut izin usahanya. 

Larangan ekspor batu bara tertuang dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu. Kebijakan yang berlaku sejak 1-31 Januari 2022 ini dimaksudkan guna pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan umum.

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait