#hukum#lampung

Tiga Kasus di Kejari Lambar dan Metro Diselesaikan Secara Restorative Justice

Tiga Kasus di Kejari Lambar dan Metro Diselesaikan Secara <i>Restorative Justice</i>
Proses penerimaan restorative justice di Kantor Kejati Lampung beberapa waktu lalu (Dok Kejati Lampung)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tiga perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran Kejari di Lampung kembali mengedepankan upaya restorative justice (RJ) yakni tanpa persidangan.


Tiga perkara tersebut yakni atas tersangka Dandi Maulana dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat yang disangka melanggar Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penggelapan. Kemudian, Abdul Somat dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang tindak pidana penadahan. 

Terakhir, tersangka Lucky Chandra dari Kejaksaan Negeri Metro yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana tentang tindak pidana penganiayaan. 

"Permohonan RJ disetujui Jampidum Kejagung yang diwakili oleh Direktur Oharda Agnes, pada 2 Juni 2022 dan pemaparan dihadiri Wakajati Lampung Bapak Asnawi dan Aspidum Kejati Lampung yang diekspos secara virtual," ujar Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra melalui telepon, Kamis, 2 Juni 2022. 

Ketiganya mendapatkan restorative justice dan dengan demikian penuntutan dihentikan. Hal itu karena ketiga tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Baca juga: Pelajar Penadah HP Tidak Disidang karena Jaksa Utamakan Restorative Justice

Kemudian, ada proses perdamaian dan permintaan maaf antara tersangka dan korban secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Terakhir, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

Direktorat Oharda memerintahkan Kajati Lampung dan jajaran Kajari menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.     

 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait