#Riziegshihab#Fpi

Tiga Berkas Perkara Rizieq Kembali Dilimpahkan ke Kejaksaan

Tiga Berkas Perkara Rizieq Kembali Dilimpahkan ke Kejaksaan
Muhammad Rizieq Shihab. MI/Ramdani.


Jakarta (Lampost.co) -- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan melimpahkan kembali tiga berkas perkara Muhammad Rizieq Shihab ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Berkas tersebut sebelumnya dinyatakan belum lengkap atau P-19 oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung.

 

"Hari ini rencananya semua berkas perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan (tersangka Rizieq) kembali dilimpahkan ke JPU. Termasuk kasus swab RS Ummi Bogor," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Februari 2021.

Salah satunya berkas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Petamburan, Jakarta Pusat, dan Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian, kasus pelanggaran prokes di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan kasus penghalang-halangan penanganan wabah penyakit menular atau menutupi hasil swab test di Rumah Sakit (RS) Ummi Bogor.

Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan tiga berkas perkara tahap satu ke JPU pada 14 Januari 2021. Berkas itu dikembalikan untuk dilengkapi pada 26 Januari 2021.

Polisi menetapkan dua tersangka lain dalam kasus di RS Ummi. Mereka ialah menantu Rizieq, Muhammad Hanif Alatas, dan Direktur Utama (Dirut) RS Ummi, dokter Andi Tatat. Mereka menyembunyikan kebenaran bahwa Rizieq sempat positif covid-19 pada November 2020.

Dalam kasus kerumunan massa di Petamburan dan Tebet, Rizieq dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP. Dengan ancaman masing-masing enam tahun penjara dan empat bulan dua minggu.

Pada kasus di Megamendung, Rizieq disangkakan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Rizieq terancam hukuman masing-masing satu tahun penjara.

Untuk kasus RS Ummi, Rizieq, Hanif, dan dokter Andi Tata dikenakan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan diduga melanggar Pasal 216 KUHP.

Mereka juga diduga melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan ancaman hukuman masing-masing satu tahun, empat bulan dua minggu, dan 10 tahun penjara.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait