#penjualanaset#beritalampung#anggarancovid-19

Tiga Aset Senilai Rp100 M akan Dijual Pemkot Bandar Lampung

( kata)
Tiga Aset Senilai Rp100 M akan Dijual Pemkot Bandar Lampung
Sekretaris Pemerintah Kota Bandar Lampung Badri Tamam. Lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co): Sebanyak tiga aset dalam bentuk tanah yang rencananya akan dijual Pemerintah Kota Bandar Lampung (Pemkot) bernilai kurang lebih Rp100 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam saat diwawancari usai rapat paripurna pembicaraan tingkat I terhadap Raperda tentang perubahan APBD dan nota keuangan di kantor DPRD setempat, Kamis, 17 September 2020.

"Asetnya Rp100 miliar itu dari 3 lini, berupa tanah semua hasil reklamasi. Diantaranya di Panjang dan Bumiwaras itu luasnya 1,6 hektare. Yang dibelakang Hotel Sahid 1,3 hektare. Kalau dapat (terjual) semua bisa untuk menutup defisit," kata Badri Tamam.

Dikatakan berdasarkan kondisi dari APBD hal yang memungkinkan untuk meningkatkan pemasukan selain melakukan pinjaman ke pusat, suatu daerah bisa menjual asetnya. 

Baca juga: Pemkot Akan Jual Aset Tanah untuk Penanganan Covid-19

"Kita ada aset yang sudah cukup lama tidak dimanfaatkan. Sehingga kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Artinya kita jual dalam rangka utuk menutupi defisit. Pusat juga menyarankan daerah yang terdampak covid-19 bisa melakukan pinjaman. Ada kebijakan juga dimana kita diberikan dengan keringanan pinjaman tanpa bunga 0% dan jangka waktu yang diberikan 8 tahun," kata dia.

Akan tetapi, menurut Badri, pinjaman yang diajukan senilai Rp150 miliar itu belum tentu bisa direalisasikan seluruhnya oleh pusat. Adapun syarat bagi daerah dalam pengajuan PEN, yakni untuk belanja kesehatan, belanja pengamanan sosial dan untuk belanja infrastruktur yang langsung berdampak Covid-19.

"Dalam menyusun refokusing ada program prioritas yang harus jalan dan harus ditunda, tapi untuk belanja infrastruktur itu harus karena ini kan kebutuhan masyarakat. Dam hasil pokok pikiran anggota dewan, jaring aspirasi dewan dari masyarakat," kata dia.

Dia mengatakan kebijakan penjualan aset dan pinjaman PEN tersebut guna menutupi defisit anggaran yang terjadi di masa pandemi Covid-19 dan juga untuk mengejar prioritas program sampai 2021 mendatang.

"Kota Bandar Lampung juga memiliki strategi sendiri agar mampu melunasi hutang secepatnya tanpa harus menunggu 8 tahun. Selain itu, tahun 2021 ini Pak Herman HN berkahir. Untuk kepala daerah yang baru juga baru bisa melaksanakan visi misinya 2022 nanti. Oleh karena itu kita berusaha bagaimana kewajiban kita yang belum bisa kita realisasikan di 2021 bisa kita selesaikan," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar