#APTISI

Tidak Bertemu Nadiem, APTISI akan Kerahkan Massa Lebih Banyak

Tidak Bertemu Nadiem, APTISI akan Kerahkan Massa Lebih Banyak
Ist


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) tidak bertemu Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Hal itu dikatakan oleh Ketua APTISI Wilayah II-B Lampung Firmansyah yang ikut aksi pada, Selasa,  27 September 2022.

Firmansyah mengatakan APTISI seluruh wilayah di Indonesia berkumpul di Jakarta, melakukan aksi di dua tempat, di Kemendikbudristek dan Istana Kepresidenan. "Tapi sayang di Kemendikbudristek kami hanya diterima pejabat setingkat eselon II," kata dia, Rabu, 28 September 2022.

Setelah dari Kemendikbudristek Firmansyah mengatakan jika awalnya APTISI ingin diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Tetapi, karena terlalu lama di Kemendikbudristek, maka Moeldoko mengarahkan Deputi II KSP Abetnego Panca Putra Tarigan untuk memfasilitasi APTISI.

"Kunci masalah yang terbesar adalah Nadiem tidak bisa diajak dialog selalu menghindar, maka kami  minta ke KSP agar difasilitasi untuk bisa dijumpai dengan Nadiem," kata dia.

Dia menegaskan jika memang Nadiem tidak menemui APTISI untuk berdialog lebih baik mundur saja. "Kalau tidak mau mundur kami terpaksa turunkan massa yang lebih banyak," kata dia.

Dia mengatakan massa yang hadir berjumlah 3.000 dari wilayah Aceh sampai Papua. Pihaknya mengancam akan menambah jumlah masa jika Nadiem tidak mau bertemu dengan APTISI.  "Kami mau ketemu apa susahnya ketemu kami kan stakeholder pendidikan kok berat ketemu ada apa?," kata dia.

Menurutnya Nadiem Makarim adalah pejabat publik yang harusnya mau bertemu dengan stakeholder pendidikan. "Ini kayak alergi. Jadi Deputi II KSP Pak Abetnego akan sampaikan semoga bisa difasilitasi, nunggu jawabannya satu atau dua hari ke depan," ujarnya.

Adapun beberapa poin penolak yang APTISI gencarkan adalah pertama, menolak Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang berorientasi pada bisnis dan tidak mendidik.

Lalu kedua menolak RUU Sisdiknas yang akan menyengsarakan dosen dan guru.

Ketiga bubarkan komite Uji Kompetensi yang tidak sesuai Undang-Undang dan kembalikan ke perguruan tinggi masing-masing, dan terakhir menolak penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait