#muatanberlebih#beritalampung#jalantol#jtts

Kemenhub akan Pasang Alat Deteksi Muatan Berlebih di Tol

Kemenhub akan Pasang Alat Deteksi Muatan Berlebih di Tol
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung, Rahman. Lampost.co/Triyadi Isworo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mempersiapkan sanksi tegas bagi kendaraan kelebihan dimensi dan muatan yang melintas di jalan tol. Pada 2020 Jasa Marga dan BPTJ berencana memasang WIM (Weigh in Motion) untuk mendeteksi muatan kendaraan. Sehingga sudah tidak ada lagi kendaraan yang kelebihan muatan masuk ke dalam jalan tol.

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan pasal 19 berbunyi  Pengelompokan Jalan menurut Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung, Rahman Sujana mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kendaraan yang kelebihan muatan. Hal tersebut karena bisa membahayakan diri dan pengendara lain di jalan tol.

"Kita bisa mengambil tindakan, contohnya kita bisa melakukan setop operasional. Kemudian apabila over dimensi maka kita kasih tanda dan peringatan selama satu bulan," katanya disela kunjungan bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Terminal Eksekiif Dermaga Pelabuhan Bakauheni, Selasa, 1 Oktober 2019.

Kemudian pihaknya juga akan mengoptimalkan funsgi jembatan timbang untuk melalukan pengawasan secara faktual. Kemudian juga ketika Pengujian Kendaraan Bermotor atau uji kir juga harus dilakukan dengan cermat jangan sampai ada kelalaian atau perbuatan yang melanggar dari aturan hukum yang ada.

"Kita melakukan pengecekan langsung kelapangan. Kedepan tidak ada lagi pemalsuan-pemalsuan. Kita sudah menggunakan sistem online dengan kartu KIR bukan kertas lagi," katanya.

Over dimensi atau memanjangkan atau kemudian memasukkan ke Indonesia kendaraan yang tidak izin kemudian dilakukan dimensi yang lebih itu adalah sebuah pelanggaran pidana. Ancamannya satu tahun kemudian dendanya Rp24 juta.

Sebelumnya Direktur Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan pihaknya memberikan tolerasi enam bulan kepada pengusaha logistik untuk menormalisasi truk yang kelebihan kapasitas dan dimensi. Jika waktu tersebut telah selesai maka akan dilakukan tindakan tegas berupa sanksi tilang atau pelanggaran Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budi menjelaskan penindakan tegas itu sudah dilakukan di sejumlah provinsi dan perusahaan logistik terbukti bersalah serta dikenakan denda.

"Yang paling rugi lagi adalah saat kendaraan over dimensi terjadi kecelakaan, bukan hanya pengemudinya saja yang bertanggung jawab, seperti kasus yang di Purwakarta itu pengusahanya langsung dipanggil. Bukan bertanggungjawab masalah perdatanya tapi pidananya. Karena yang menyuruh untuk meninggikan atau dimensi tidak sesuai termasuk juga perusahaan yang memberikan pekerjaan," pungkas Budi.

EDITOR

Triyadi Isworo

loading...




Komentar


Berita Terkait