#beritalampung#beritabandarlampung#hukum#korupsi

Tersangka Kasus Korupsi PTPN 7 Dilimpahkan ke Kejati Lampung 

Tersangka Kasus Korupsi PTPN 7 Dilimpahkan ke Kejati Lampung 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung melimpahkan perkara tindak pidana korupsi mantan Direktur PT Karya Nusa Tujuh (KNT) ke Kejati Lampung, Selasa, 3 Januari 2023. Dok/Polda Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co): Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung melimpahkan perkara tindak pidana korupsi mantan Direktur PT Karya Nusa Tujuh (KNT), tersangka Indah Irwanti atas pengelolaan dana yang tidak tepat sejak tahun 2013-2020.

"Pelimpahan tahap II tindak pidana korupsi tersangka dan barang bukti, mantan Direktur PT KNT, Indah Irwanti ke Kejaksaan Tinggi Lampung," ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Selasa, 3 Desember 2023.

Pandra menjelaskan, korupsi yang dilakukan tersangka saat masih menjabat sebagai manager keuangan PT KNT, pada tahun 2015. Di mana tersangka telah membuka rekening pribadi untuk menampung hasil penjualan bahan pakan dan sapi dari para konsumen PT KNT.

"Dari uang itu tersangka menggunakan untuk keperluan pribadinya dan digunakan untuk mengikuti transaksi perdagangan berjangka komoditi melalui perusahaan pialang berjangka PT Solid Gold dan PT Monex Investindo Futures," kata dia.

Baca juga:  Masalah Ekonomi Pemicu Utama Peningkatan Perceraian di Lamteng

Dalam perkara tersebut, lanjut Pandra, pada tahun 2013 PTPN 7 Bandar Lampung mendirikan anak perusahaan PT. KNT, yang bergerak di bidang usaha peternakan sapi dengan sumber modal dari dana penyertaan PTPN 7 sebesar Rp27 miliar dan koperasi karyawan PTPN 7 sebesar Rp3 miliar dengan total keseluruhan sebesar Rp30 miliar.

Pada saat PT KNT berdiri tahun 2013, tersangka menjabat sebagai Manager Keuangan PT KNT dan tahun 2017 tersangka Indah Irwanti diangkat menjadi Direktur PT KNT. Pada Mei 2015 tersangka membuka rekening BCA atas nama tersangka sendiri untuk menampung hasil penjualan bahan pakan bungkil sawit dan sapi dari para konsumen PT KNT.

"Atas pengelolaan dana yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT KNT dengan kegiatan usaha pertanian, perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa dan pengangkutan darat dan tidak sesuai dengan RKAP perusahaan yang telah ditetapkan," terangnya. 

Dia menambahkan, dalam perkara tersebut kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan dari BPKP Provinsi Lampung sebesar Rp5.726.948.739 yang bersumber dari anggaran dasar PT KNT sebesar Rp30 miliiar dari sumber modal dana penyertaan PTPN 7 sebesar Rp 27 Mililar dan koperasi karyawan PTPN 7 sebesar Rp 3 miliar.

"Untuk tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 juncto Pasal 18 UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun denda sebesar Rp1 miliar," tandasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait