#Korupsi

Terdakwa Penyelewengan Beras Subsidi Minta Saksi Dijadikan Tersangka

Terdakwa Penyelewengan Beras Subsidi Minta Saksi Dijadikan Tersangka
Kepala Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Way Kanan, Supratikno kembali menjalani persidangan korupsi penyelengawan beras subsidi 2018 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 9 Juni 2021. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kepala Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Way Kanan, Supratikno kembali menjalani persidangan korupsi penyelengawan beras subsidi 2018 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang. 

Dalam sidang yang dipimpin majelis Hakim Efiyanto itu mengagendakan pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa. Supratikno meminta majelis hakim memberi vonis yang seringan-ringannya dari tuntutan.

"Saya minta seadil-adilnya. Saya tidak tahu permasalahan ini. Saya tulang pungung keluarga dan anak saya, itu saja yang mulia," ujar Supratikno saat menyampaikan pledoi, 9 Juni 2021.

Baca: Warga Diminta Melapor Jika Ada Pungli Terkait Sembako Bersubsidi

 

Sementara Kuasa Hukum Supratikno, Masayu meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menaikkan status saksi Yulius selaku koordinator Tim Satgas Rastra untuk dijadikan sebagai tersangka. 

"Kami mohon majelis hakim menerima pembelaan kami secara keseluruhan dan majelis memerintahkan JPU untuk menaikan status saksi sebagai tersangka," paparnya.

Usai persidangan, Majelis Hakim Efiyanto mengatakan sidang dengan agenda replik atau jawaban JPU atas pledoi akan dilaksanakan pada Kamis, 17 Juni mendatang.

Dalam perkara tersebut Supratikno dituntut  5 tahun 6 bulan penjara oleh JPU Marimbun Pangabean. Supratikno dianggap secara sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

JPU juga mendakwa Supratikno membayar denda sebesar Rp200 juta dengan subsider tiga bulan kurungan penjara. Selain itu terdakwa juga harus membayar kerugian negara sebesar Rp190.800.000.,-

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait