#kejari#korupsi#danadesa

Terdakwa Korupsi Dana Desa di Lambar Cicil Kerugian Negara

Terdakwa Korupsi Dana Desa di Lambar Cicil Kerugian Negara
Kejari Liwa menerima uang titipan Rp40 juta untuk pengganti kerugian negara atas nama terdakwa Sahperi kasus korupsi dana desa asal Pekon Pajaragung, Belalau, Lambar, Senin (21/3).dok Kejari Liwa


Liwa (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri Liwa menerima titipan uang sebesar Rp40 juta dari dua adik kandung Sahperi, terdakwa kasus korupsi dana desa tahap I dan II Pekon Pajaragung Belalau, Lampung Barat 2019.

Uang Rp40 juta itu diserahkan keduanya kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Liwa Bambang Irawan, Senin, 21 Maret 2022. Penyerahan dana untuk menyicil pengganti kerugian negara disaksikan oleh Kasi PTUN Yayan Indriana dan juga Sofyan Agung Maulana selaku Kasubsi Penyidikan Tipidsus,  M Eri Fatriansyah selaku jaksa Fungsional

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Liwa Bambang Irawan menjelaskan, Sahperi telah menjalani penahanan sejak 29 Desember 2021. Ia saat ini sedang ditahan di rutan klas II B Krui. Terdakwa saat ini masih menjalani persidangan kasus korupsi dana desa/pekon Pajaragung pada tahun 2019.

"Dua adik kandung Sahperi yaitu Mulyadi dan Sahdan menitipkan uang sebesar Rp40 juta untuk mengganti kerugian negara," kata dia, Selasa, 22 Maret 2022.

Menurutnya, hingga saat ini total dana yang telah diterima dari Sahperi telah mencapai Rp60 juta. Dana itu untuk pengganti kerugian negara yang dilakukan terdakwa Sahperi dari total kerugian negara sebesar Rp348,680 juta.

"Sebelumnya telah diterima uang Rp20 juta atas nama Sahperi dari penyidik polres bersamaan dengan penahanan yang bersangkutan," ujarnya.

Uang yang telah diterima atas nama Sahperi untuk pengganti kerugian negara itu, kata dia, telah diserahkan kepada Bendahara Penerima. Uang tersebut akan disetorkan ke Rekening Penerima Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Liwa.

Sebelumnya, mantan Penjabat (Pj) Peratin Pajaragung Kecamatan Belalau, Lambar Sahperi diduga melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp348 juta. Modusnya dengan cara memasukkan dana desa ke rekening pribadinya dengan alasannya untuk mempermudah penggunaanya.

Namun dalam perjalananya ternyata banyak program yang tidak dilakukan dan berdasarkan hasil auditor diketahui adanya unsur kerugian negara hingga mencapai Rp348 juta atas tindakan yang dilakukan.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait