Perpresinklusi

Terbitkan Perpres SNKI, Pemerintah Ingin Genjot Inklusi Keuangan

Terbitkan Perpres SNKI, Pemerintah Ingin Genjot Inklusi Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Airlangga Hartarto. Dok Media Indonesia


JAKARTA (Lampost.co) -- Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Perpres itu diterbitkan untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan sehingga 90 persen masyarakat memiliki akun di lembaga keuangan formal pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Airlangga Hartarto mengatakan Perpres SNKI yang baru tersebut akan mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Kecil Mikro (UKM).

"Selain itu, untuk penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan keuangan inklusif," ujar Airlangga, seperti dikutip dari Mediaindonesia.com, Senin, 14 Desember 2020.

Cara lainnya yang ditempuh kementerian dan lembaga bersama ekosistem layanan keuangan dalam mencapai tujuan SNKI ialah peningkatan akses layanan keuangan formal. Selanjutnya, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, perluasan jangkauan layanan keuangan, dan peningkatan produk dan layanan keuangan digital.

"Tujuan SNKI ialah menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil," ujar Airlangga.

Tujuan selanjutnya, kata Airlangga, mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam program dan kebijakan keuangan inklusif ialah masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, pekerja migran, perempuan, anak telantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, mantan narapidana, dan masyarakat di daerah perbatasan.

"Serta kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda," ucapnya.

Sebelumnya, untuk memperkuat sektor keuangan dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19 dan mengurangi risiko kredit perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperpanjang kebijakan stimulus covid-19 di sektor perbankan.

Perpanjangan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

"POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard,” ungkap Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo.

Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 itu, kebijakan stimulus akan berlaku sampai 31 Maret 2022. OJK pada Maret 2020 lalu telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait