#refleksi#covid-19Lampung

Tangis Wali Kota

Tangis Wali Kota
Ilustrasi. Posko penyekatan Covid-19 Bandar Lampung. Dok


WALI KOTA Bandar Lampung Eva Dwiana tidak bisa menyembunyikan rasa sedih–ingin menangis ketika meneken sejumlah surat berkaitan dengan penanganan Covid-19. Satu sisi, Eva harus menegakkan aturan, di sisi lain masyarakat dipastikan akan merasa terdampak dari kebijakannya.

“Ya Allah, bimbinglah dan kuatkan hamba-Mu memimpin kota ini. Surat yang diteken pasti membuat warga kecewa. Bismillah, Bunda mengemban amanah agar warga tetap sehat dan roda ekonomi rakyat harus berjalan,” tutur Wali Kota Eva ketika menerima kru Lampung Post di ruang kerjanya, Senin (28/6) sore.

Bunda, panggilan akrab Eva Dwiana, ingin selalu menjaga kota sebagai gerbang provinsi menjadi kawasan aman dan nyaman di tengah-tengah pandemi Covid-19. Perempuan pertama yang menjadi wali kota di Bumi Ruwa Jurai itu selalu turun siang dan malam, tanpa lelah terus menyapa warganya agar selalu memakai masker melindungi diri dari wabah corona.

Terkadang menggunakan sepedahan menembus lorong-lorong kota untuk menemui warga agar tetap patuh memakai masker. Tidak itu saja, Eva agak sedikit keras ke masyarakat untuk mengurangi kerumunan dan mobilitas yang tidak bermanfaat. “Jangan dilepas masker, kurangi pertemuan,” sapa Wali Kota dalam setiap kunjungan ke sejumlah tempat.

Eva sangat paham warga di tengah dililit kesulitan, tapi kesehatan berada di atas segala-galanya. Dia juga minta pengertian warga terus bertahan dan mematuhi protokol kesehatan beberapa minggu ke depan, karena angka kasus yang terpapar Covid-19 masih tinggi. Apalagi ada kendaraan dari luar Lampung–berseliweran di kota, Eva tidak tinggal diam memperingatkan.

Wali Kota pun tidak segan-segan menegur wisatawan agar tetap menjaga protokol kesehatan di tengah munculnya varian baru corona. “Bunda selalu dilapori warga, bahkan tidak bersama tim yustisi memantau tempat wisata,” ucap Eva.

Kesuksesan Bandar Lampung ingin menuju zona hijau dengan kerja cerdas berangkat dari keluarga sebagai agen pencegahan.

Kebiasaan mencegah itu harus dibangun dalam keluarga lebih dahulu agar menjadi contoh di masyarakat. Di rumah, orang tua dan anak saling mengingatkan agar selalu memakai masker. Setelah itu, lingkungan. Pada akhirnya seluruh warga kota. Bersyukur tingkat kesadaran kian meningkat.

Bahkan, di setiap perempatan jalan–ada lampu lalu lintas terdengar suara Eva Dwiana mengingatkan warganya bahwa wabah Covid-19 bisa ditekan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumuman, mengurangi mobilitas (5M). Awalnya berat, tetapi lama-lama menjadi kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan. Eva sangat tulus!

Indonesia tidak ingin seperti India. Rakyatnya sangat abai dengan protokol kesehatan. Menurut laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), ternyata India yang nyaris lumpuh mampu menurunkan kasus sampai delapan kali lipat dalam waktu satu bulan. Pada 6 Mei 2021, tercatat 414.188 kasus sehari.

Setelah pengetatan–angkanya turun sangat drastis menjadi 50.848 kasus baru dalam sehari pada 22 Juni 2021. Negeri Mahatma Ghandi itu berhasil! Apa yang dilakukan India? Pertama, melakukan pembatasan sosial yang amat ketat hingga ada beberapa daerah benar-benar lockdown total.

Kedua adalah pengetatan sosial dibarengi dengan penegakan hukum di lapangan. Tanpa tebang pilih. Lalu faktor ketiganya, India meningkatkan kewaspadaan yang sangat tinggi berbasis data. Seperti jenis virus yang beredar, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta masukan epidemiolog.

***

Ingat! India dalam menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 melibatkan partisipasi publik dengan penggalangan opini, sehingga bisa dimengerti oleh rakyat. Dengan demikian, penurunan angka kasus corona akan lebih efektif. Jadi wajar jika Presiden Jokowi amat menyesalkan–apa pun program dibuat baik, jika tidak dikawal sampai ke bawah tidak akan berhasil.

Itu pemborosan berlebihan dan membuang energi–membuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, tapi tidak berjalan di bawah. Mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota, juga camat harus memastikan pelaksanaan PPKM mikro berjalan tegak lurus. Benar-benar dipatuhi sampai pada level terbawah, tingkat RW/RT.

Apalagi munculnya varian baru yang kini rentan menyerang anak. Orang tua harus mampu memproteksi anak—si buah hati—dari penularan. Saatnya membatasi mobilitas keluar rumah dengan membawa anak-anak. Bahasa yang disampaikan kepada anak pun harus santun dan dimengerti. Mengapa mereka dilarang keluar rumah, mengapa harus memakai masker!

Sepekan terakhir, data yang diungkap oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa, satu dari delapan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak. Sedihnya, tingkat kematian Covid-19 pada anak mencapai 3%—5%. Bahkan, penelitian terbaru Eijkman terungkap, 67% anak yang terinfeksi Covid-19 tidak memiliki gejala spesifik.

Nyawa rakyat harus diselamatkan! Beruntung Presiden Jokowi tegas dan mengisyaratkan agar anak usia 12—17 tahun wajib divaksinasi. Program mulia menyelamatkan anak bangsa yang dimasifkan tadi untuk menekan penyebaran virus. Caranya, kesadaran tinggi serta bahu-membahu.

Seantero Nusantara ini, jangan ada anak-anak bangsa yang tidak tersentuh oleh jarum vaksin. Bahkan, target vaksinasi 1 juta dosis per hari harus tercapai. TNI/Polri, swasta dilibatkan agar tetap konsisten. Pada Agustus, bertepatan Hari Kemerdekaan RI, program mulia vaksin dilipatgandakan, sehingga negeri ini benar-benar terbebas dari penjajahan virus corona.

Negeriku tidak boleh lelah dan kalah! Habis membuat PPKM mikro tidak berjalan, kini muncul lagi PPKM darurat setelah melihat angka kasus virus terus menggila. Saatnya menerapkan pembatasan jam operasional pasar modern dan restoran. Perusahaan diwajibkan melaksanakan work from home (WFH) bagi karyawan. Pelaku perjalanan menggunakan tes antigen.

Tingkatkan solidaritas tinggi antarsesama anak bangsa yang diserang Covid-19. Jika ada yang terpapar corona, pasti tetangga lain tertular virus. Negara juga harus hadir memberikan bantuan stimulus, sehingga tidak berdampak kepada sosial ekonomi juga kriminalitas.

PPKM darurat Jawa dan Bali berlaku Sabtu, 3 Juli—20 Juli. Daerah lainnya pasti segera menyusul jika angka Covid-19 di wilayahnya membahayakan manusia. Saatnya sama-sama mengawal dan menyelamatkan nyawa rakyat. Semangat peduli dan tidak membandel harus dikedepankan. Jika tetap abai, negeri ini akan terpuruk. Sebab, jurang resesi kian lebar dan mendalam. ***

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait