#uuciptakerja#omnibuslaw#unjukrasa#beritalampung

Tanggapi Omnibus Law, Herman HN: Semua Pemerintah Ingin Rakyatnya Sejahtera

( kata)
Tanggapi Omnibus Law, Herman HN: Semua Pemerintah Ingin Rakyatnya Sejahtera
Walikota Bandar Lampung Herman HN. Foto: Lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co): Menyikapi maraknya pro dan kontra mengenai UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan oleh pemerintah, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengutarakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Dirinya menilai masyarakat harus benar-benar selektif dalam menyikapi berbagai informasi yang diterima mengenai UU ini. Pasalnya peristiwa bentrok ditimbulkan dengan adanya kesalahan pahaman.

"Mana ada pemerintah yang tidak mau mensejahterakan masyarakatnya. Semua pemerintah ingin rakyat sejahtera," ujar Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, saat di wawancarai Rabu, 14 Oktober 2020.

Dikatakan bahwa dirinya telah menyimak webinar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat hari ini. Bersama dengan seluruh Menteri dan pemerintah daerah se-Indonesia agar menyampaikan dan menerangkan kepada masyarakat tentang UU Omnibus Law ini.

"Disampaikan oleh Menkopolhukam, Mendagri dan beberapa Menteri lainnya menjelaskan kepada masyarakat bahwa Omnibus Law ini tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat," kata Herman HN.

Kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, Wali Kota dua periode ini mengungkapkan bahwa turunan dari UU Omnibus Law itu dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah dan Kota, seperti dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat disesuaikan contohnya untuk upah buruh atau pekerja dan lain sebagainya. 

"Tapi ada juga yang seperti upah buruh PHK atau pensiun yang awalnya dibayar selama 32 bulan, menjadi 25 itu benar, tetapi masih bisa dibuat alternatif  PP-nya seperti saya yang mengajukan naik kan gaji 2 kali lipat pekerja sebelum di PHK. Mudah-mudahan usulan saya itu disetujui juga. Lingkungan hidup tidak ada permasalahan, tadi dijelaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup juga izin lingkungan hidup masih ada," jelasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait