#ASN#mudik#lebaran

Tanggapan Sekkab Pesisir Barat Soal Larangan ASN Mudik

Tanggapan Sekkab Pesisir Barat Soal Larangan ASN Mudik
Sekkab Pesisir Barat N Lingga Kusuma (baju kemeja warna putih) saat mendampingi Pj Bupati Pesisir Barat Bambang Sumbogo sosialisasi penanganan Covid-19. Dok Lampost.co


Krui (Lampost.co) -- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Barat, N Lingga Kusuma mengatakan aturan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik lebaran harus lebih bijak dan tidak kaku dalam pelaksanaannya. Hal itu dengan mempertimbangkan kondisi asal daerah dan tujuan pulang kampung.

Sekkab menilai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat merupakan aturan standar Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga untuk wilayah seperti Pesisir Barat yang notabene berada di luar Pulau Jawa bisa menyesuaikan karena bukan wilayah dengan kepadatan penduduk seperti kota besar.

"Pada prinsipnya kami mengikuti aturan Jakarta (pemerintah pusat), kalau di Pulau Jawa bisa secara tegas dilakukan pelarangan mudik lebaran. Tetapi kalau seperti di Krui (Pesisir Barat) ada pegawai PNS, rumahnya di Liwa Lampung Barat, ya walaupun dekat tetap namanya mudik apa bisa dilarang? Kami melihat aturan itu tidak boleh memakai kacamata kuda," kata Lingga, Sabtu, 3 April 2021.

Meskipun demikian, pihaknya terus mengingatkan ASN dan masyarakat di kabupaten setempat untuk disiplin dan menerapkan Protokol kesehatan.

"Kondisi daerah tentunya menjadi pertimbangan. Tetapi kami memang terus mengingatkan untuk ikuti protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, untuk memutus rantai penyebaran Covid19," kata dia.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait