#tambang#lingkungan

Tambang Ilegal Campang Raya Sebabkan Lingkungan Rusak dan PAD Bocor

Tambang Ilegal Campang Raya Sebabkan Lingkungan Rusak dan PAD Bocor
Lokasi penambangan batu di Bukit Campang Raya, Sukabumi. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung didesak untuk menutup secara permanen tambang ilegal di Campang Raya, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Irfan Tri Musri, mengatakan, berdasarkan hasil penelusurannya, tambang batu di lima titik di daerah tersebut diduga milik perseorangan. Selain itu, diduga kuat tambang tersebut ilegal karena bukan termasuk dalam tiga perusahaan yang memiliki izin di Provinsi Lampung, yakni CV. Sari Karya di daerah Sabah Balau, PT. Budi Wirya, dan PT. Ganda Pahala Tata Persada.

"Mereka bukan dari tiga perusahaan yang memiliki legalitas," ujarnya, Minggu, 21 Maret 2021. 

Irfan menilai, aktivitas tambang sudah merugikan Pemprov Lampung. Sebab, aktivitas tambang sangat berpotensi merusak lingkungan hingga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Selain itu, Pemprov juga berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dari perolehan pajak karena aktivitas tambang tersebut ilegal.

"Lingkungan rusak biaya recovery-nya besar, PAD Bocor pula, rugi semua, sudah jatuh ketimpa tangga," katanya.

Sudah sepatutnya, kata dia, Pemprov langsung menjalankan fungsi pengawasan hingga penindakan. Yakni, menutup secara permanen tambang-tambang tersebut, bahkan bila perlu melakukan penyelidikan jika ditemukan unsur pidana.

Baca: DPRD akan Panggil Pengelola Tambang Ilegal

 

"Tapi anehnya sampai sekarang Pemprov diam saja," kata Irfan.

Irfan mengaku sudah menyurati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Lampung agar segera mengambil tindakan. 

"DLH kita surati dua kali, jawabannya aneh, katanya kita tidak bisa menindak karena enggak ada izin. Lah justru kan tinggal ditutup karena ilegal," paparnya.

Walhi mengapresiasi langkah penutupan oleh Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung. Namun menurutnya, masih ada satu titik tambang yang menurut penelusuran Walhi masih tetap beroperasi.

"Kita harap segera ditutup. Polda Lampung harus melakukan tindakan tegas," kata Irfan.

 

Jalanan rusak hingga banjir

Warga sekitar tambang, Zahra  (28) mengatakan, tambang-tambang tersebut memang baru beroperasi sekitar satu sampai dua tahun belakangan. Akan tetapi dampaknya sudah cukup bisa dirasakan.

"Debu beterbangan, tanah merah yang mereka bawa nempel di ban mobil kebawa ke Jalan Alimudim Umar. Warga sering tergelincir, khususnya pengendara roda dua," ujarnya.

Belum lagi, kata Zahra, jalanan rusak karena dilintasi truk bertonase besar.

"Sistem drainase enggak ada, akhirnya air dari tas turun ke perumahan sekitar. Jalan perumahan hancur dan banjir sering terjadi di beberapa titik rumah warga," paparnya.

Pedagang makanan, Rika, juga mengeluh. Menurut dia, debu yang beterbangan membuat konsumen menurun.

"Kasihan pedagang," katanya.

Sementara Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombespol Mestron Siboro, mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman dan mengecek legalitas tambang hingga memanggil pemiliknya untuk diklarifikasi.

"Masih dalam Pulbaket, pemilik belum kita mintai keterangan," katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait