#haji#kemenag

Tambahan Kuota Haji Indonesia 10 Ribu Tak Bisa Diproses

Tambahan Kuota Haji Indonesia 10 Ribu Tak Bisa Diproses
Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief saat melepas petugas haji Indonesia kelompok terakhir di Asrama Pondok Gede, Jakarta, Minggu, 19 Juni 2022. Lampost.co/Sobih AW Adnan


Makkah (Lampost.co) -- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota tambahan 10 ribu jemaah untuk musim haji tahun ini. Surat pemberitahuan kuota tambahan itu diterima Kementerian Agama (Kemenag) pada Selasa, 21 Juni 2022, malam. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, mengatakan belum bisa menindaklanjuti surat tersebut karena rentang waktu persiapan yang tidak memungkinkan. 

Apalagi, Arab Saudi menetapkan kuota tambahan itu hanya diperuntukkan bagi haji reguler dengan persiapan yang harus bertumpu pada peraturan yang berlaku. 

“Kami berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” kata Hilman Latief setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Rabu, 29 Juni 2022.

Secara resmi, surat dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga dijawab Kemenag. Mereka memahami kondisi dan sistem yang berlaku di Indonesia. Mereka paham tentang ketentuan porsi, nomor urut, dan lainnya. Berdasarkan regulasi, haji memang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang tersedia memang tidak cukup. Batas akhir proses visa jemaah haji reguler ditetapkan sampai Rabu, 29 Juni 2022. 

“Penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air itu pada 3 Juli 2022. Artinya per hari ini hanya tersedia lima hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan,” tegas Hilman.

Bahkan jika ditarik sejak awal penerimaan surat resmi di 22 Juni 2022, hanya ada waktu sekitar 10 hari. Itu juga tentu sangat tidak mencukupi.

Sebab, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jemaah haji, sejak adanya ketetapan kuota. Pertama, Kemenag harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya. 

Hasil kesepakatan dengan DPR itu dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Setelah itu, harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan.

Bersamaan itu, Kemenag harus melakukan verifikasi data jemaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jemaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap selanjutnya adalah masa pelunasan.

“Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jemaah, mulai dari paspor, pemaketan layanan, dan visa. Namun, pemaketan tidak bisa dilakukan jika belum kontrak layanan dan pembayaran dengan penyedia layanan di Saudi,” ujarnya. 

Visa jemaah juga tidak bisa diterbitkan sebelum ada pemaketan. Input pemaketan belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian kloter dan jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan tidak bisa dilakukan sebelum ada kontrak penerbangan dan slot time. Jadi perlu ada penyesuaian kontrak.

Menurut dia, hal itu tidak jauh berbeda dengan kondisi haji khusus. Para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) juga harus melakukan sejumlah tahapan yang memakan waktu tidak sebentar hingga proses pelunasan dan pemaketan. 

“Termasuk proses pengembalian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) khusus dari BPKH ke PIHK, pengurusan tiket dan kontrak layanan di Arab Saudi, serta input data ke E-Haj dan pemvisaan,” ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait