#internasional#beritainternasional

Taliban Siap Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan

Taliban Siap Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan
Taliban merayakan keluarnya pasukan Amerika Serikat dengan parade. Foto: AFP


Kabul (Lampost.co) -- Taliban bersiap mengumumkan pemerintahan baru mereka ketika ekonomi berada di ambang kehancuran. Pemerintahan baru ini akan diumumkan setelah lebih dari dua minggu militan itu merebut Kabul dan mengakhiri perang yang kacau selama 20 tahun.

Pejabat Taliban Ahmadullah Muttaqi mengatakan, di media sosial sebuah upacara sedang dipersiapkan di Istana Presiden di Kabul. Sementara media Tolo mengatakan pengumuman tentang pemerintahan baru sudah dekat.

Pemimpin tertinggi gerakan Taliban, Haibatullah Akhundzada, diperkirakan memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan dengan seorang presiden di bawahnya, kata seorang pejabat senior Taliban.

“Legitimasi pemerintahan baru di mata para donor dan investor internasional akan sangat penting bagi perekonomian Afghanistan, yang kemungkinan besar akan runtuh setelah Taliban kembali berkuasa,” kata para analis, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 2 September 2021.

Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil, yaitu Mawlavi Yaqoob, putra mendiang pendiri gerakan itu Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani, pemimpin jaringan Haqqani yang kuat; dan Abdul Ghani Baradar, salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.

Taliban mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah yang didukung AS dan kembali berkuasa bulan lalu. Mereka berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menahan diri dari pembalasan terhadap musuh lama.

Namun, Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya meragukan jaminan tersebut, dengan mengatakan pengakuan formal terhadap pemerintah baru dan bantuan ekonomi yang akan mengalir dari itu bergantung pada tindakan.

"Kami tidak akan menuruti perkataan mereka, kami akan menerima mereka atas perbuatan mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam jumpa pers pada Rabu.

"Jadi mereka punya banyak hal untuk dibuktikan berdasarkan rekam jejak mereka sendiri. Sekarang mereka juga memiliki banyak keuntungan, jika mereka bisa menjalankan Afghanistan, jauh berbeda dari yang mereka lakukan terakhir kali mereka berkuasa,” sebut Nuland.

Gunnar Wiegand, Direktur Pelaksana Komisi Eropa untuk wilayah Asia dan Pasifik mengatakan, Uni Eropa tidak akan secara resmi mengakui Taliban sampai mereka memenuhi persyaratan termasuk pembentukan pemerintahan yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan.

 

 

 

(FJR)

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait