uuciptakerjaciptakerjaciptakeromnibuslaw

Tak Ada Karyawan Kontrak Seumur Hidup dalam UU Cipta Kerja

Tak Ada Karyawan Kontrak Seumur Hidup dalam UU Cipta Kerja
Ilustrasi Istana Merdeka. MI/Siska Nindya


Jakarta (Lampost.co) -- Pihak Istana Kepresidenan membantah penetapan karyawan kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibatasi waktu.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Ciptaker. Pasal itu menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Siapa bilang PKWT seumur hidup? PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP,” tegas Fajar melalui siaran pers di Jakarta, Rabu, 4 November 2020.

Fajar menuturkan PKWT bisa dibatalkan karena masa percobaan. UU Ciptaker juga melegalkan penghitungan masa kerja.

"Penjelasan ini bisa dilihat pada Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi, Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung," kata Fajar.

Pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon. UU Ciptaker tetap menerapkan sistem pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasal 61A UU Ciptaker menjelaskan pekerja PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan pesangon. Pasal 61A ayat 1 menyebut PKWT berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.

Fajar menyebut aturan pesangon ditegaskan kembali pada Pasal 61A ayat 2 yang berbunyi, Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

"Sebagai tambahan, pada Pasal 61A ayat 3 menjelaskan bagaimana uang kompensasi tersebut akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah," jelas Fajar.

Ia menyampaikan UU Ciptaker menjadi payung hukum bagi pemberi kerja yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Pasal 185 UU Ciptaker dijelaskan pidana menanti bagi pemberi kerja yang tidak membayar pesangon.
 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait