#lobster#benur#nelayan

Syarat Menjadi Nelayan Penangkap Benur

( kata)
Syarat Menjadi Nelayan Penangkap Benur
Ilustrasi. Dok/Antara


Krui (Lampost.co): Masyarakat nelayan di Pesisir Barat menyambut baik pemerintah yang melegalkan penangkapan benur (baby lobster) yang selama ini dilarang untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Pelegalan itu disambut baik para nelayan, meskipun mereka harus mengikuti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi nelayan penangkap benur. Benur dianggap berpotensi besar dapat mengangkat kesejahteraan dan taraf hidup keluarga masyarakat nelayan di kabupaten itu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Barat, Armen Qodar, mengatakan di perairan Pesisir Barat memiliki potensi benur  mencapai 18.500.000 per tahun. Namun, demikian sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tertanggal 4 Mei 2020 dan keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Teknis Pengelolaan Benih Lobster (Puerulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

"Yang menjadi dasar penetapan penangkapan benur tidak serta merta nelayan bisa menangkap benur dan menjual hasil tangkapan mereka begitu saja. Ada persyaratan yang harus mereka  penuhi," kata dia, saat dihubungi, Rabu, 17 Juni 2020.

Pertama, kata Armen, nelayan perseorangan ataupun kelompok/koorporasi harus mendaftarkan diri ke Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, selanjutnya setelah mereka terverifikasi dan mendapatkan penetapan dari KKP sebagai nelayan khusus pencari benih lobster (puerulus) atau benur.

Selanjutnya, mereka juga harus mengajukan permohonan penetapan kuota tangkap ke Dirjen Tangkap Kementrian Kelautan. Baru setelah mendapat penetapan sebagai nelayan pencari benur dan mendapat penetapan kuota tangkap, kemudian nelayan melalui kelompok mengurus surat keterangan asal barang (SKAB) di DKP kabupaten.

"Hingga saat ini, belum ada nelayan perorangan atau kelompok yang telah mengantongi surat penetapan tangkap dan penetapan kuota tangkap dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Tetapi sudah ada yang mengajukan dan sedang dalam proses," kata dia. 

Lanjut Ermen,  pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap para pedagang jual beli benur atau eksportir di kabupaten itu, dengan kewajiban mereka harus melepas kembali ke alam perairan bebas dari jumlah total benur hasil tangkapan yaitu sebanyak dua persen.

"Dilepasliarkan kembali sebanyak dua persen dari hasil  tangkapan ke alam asalnya, setelah sebelumnya dilakukan pembudidayaan. Itu dilakukan dalam upaya pelestarian dan menjaga keseimbangan ekosistem, karena perairan Pesisir Barat kurang cocok untuk tempat budidaya benur, sehingga dilakukan di daerah luar kabupaten," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar