#kasuskorupsi #kabinetjokowi-maruf #presidenjokowi #marufamin

Survei IPO: UU Baru KPK Menurunkan Citra Jokowi-Ma'ruf

( kata)
Survei IPO: UU Baru KPK Menurunkan Citra Jokowi-Ma'ruf
Presiden Joko Widodo. Dok. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan citra buruk pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Terutama dalan upaya pemberantasan korupsi. 

"Memengaruhi (penilaian) penanganan korupsi yang dinilai buruk yaitu munculnya UU KPK," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat memaparkan hasil survei secara virtual, Rabu, 28 Oktober 2020.

UU baru KPK itu memengaruhi persepsi publik mencapai 63 persen. Komposisi pimpinan lembaga KPK periode 2019-2023 juga ikut memengaruhi persepsi responden mencapai 58 persen.

Alasan lain yang memperburuk penanganan korupsi, yaitu kinerja Kejaksaan Agung (46 persen), polisi (44 persen), DPR (41 persen), dan sosok Presiden Jokowi sendiri (52 persen). "Presiden juga dianggap memengaruhi buruknya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Hasil survei menunjukkan hanya 24 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi di era Jokowi-Ma'ruf baik dan 2 persen menilai sangat baik. Sehingga, total publik yang puas hanya 26 persen.

Tingkat ketidakpuasan mencapai 54 persen. Terdiri atas 36 persen responden menilai buruk dan 18 persen responden menilai sangat buruk. Responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab cukup tinggi, mencapai 20 persen.

Survei kinerja kementerian/lembaga, peluang reshuffle, dan potensi capres 2024 dilakukan pada 12-23 Oktober 2020 kepada 1.200 responden dan 179 pemuka pendapat. Penelitian menerapkan metode survei purposive dan multi-stage randomMargin of error survei tersebut 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar