#persidangan#korupsi#beritalampura

Sunat Anggaran BOK 27 Puskesmas, Kadinkes Lampura Didakwa Dua Pasal

( kata)
Sunat Anggaran BOK 27 Puskesmas, Kadinkes Lampura Didakwa Dua Pasal
Suasana sidang kasus korupsi BOK digelar virtual. Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co): Terdakwa dugaan kasus korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Lampung Utara, Kepala Dinas Kesehatan atas nama Maya Metissa (56) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Selasa, 8 September 2020.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Aditya Nugroho, mendakwa Maya Metissa dengan dua pasal sekaligus yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Jaksa menjelaskan bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara telah dianggarkan dana BOK sebesar sebesar Rp15 miliar. Dengan rincian, BOK puskesmas sebesar Rp13 miliar dan BOK Dinas Kesehatan sebesar Rp1,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik TA 2017 untuk 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Pada awal 2017, terdakwa memanggil saksi Novrida Nunyai selaku bendahara pengeluaran ke ruang kerja terdakwa dan memerintahkan saksi tersebut untuk melakukan pemotongan dana BOK setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebesar 10% dari setiap tahap pencairan dana BOK puskesmas sebagaimana tertera dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh setiap puskesmas diluar biaya honor dan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

"Atas perintah terdakwa tersebut, sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018, saksi Novrida Nunyai melakukan pemotongan anggaran 10% setiap pencairan," kata Jaksa.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar