#ppp

Suharso Manoarfa Dicopot dari Jabatan Ketum PPP

Suharso Manoarfa Dicopot dari Jabatan Ketum PPP
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum). Pemberhentian dilakukan karena sejumlah sebab.
 
"Para kader itu memberikan solusi dalam rangka mengakhiri polemik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP, Muhammad Mardiono, Senin, 5 September 2022.
 
Alasan lain yaitu pembagian tugas. Sebab, Suharso saat ini juga mengemban tugas negara sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Baca: Ini Jawaban Sandiaga Uno Saat Dipinang Menjadi Ketum PPP

 

Pembagian tugas itu dimaksudkan agar PPP fokus mempersiapkan menghadapi Pemilu 2024. Sehingga Suharso bisa fokus mengemban tugas sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Dengan kesibukan yang tinggi untuk menghadapi agenda kenegaraan, ada G20 dan lain sebagainya, maka para kader menghadirkan solusi untuk membagi tugas," ungkap dia.

Pembagian tugas tersebut dinilai sebagai solusi terbaik bagi PPP dan Suharso. Sehingga bisa menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 
"Akhirnya dalam pembagian tugas itu tentu ada pergantian peran. Sekarang beliau hanya fokus di ini (sebagai Menteri PPN), kemudian saya fokus diberikan tugas untuk mengurus partai," ujar dia.

Dalam Mukernas, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Plt Ketum menggantikan posisi Suharso Monoarfa.
 
"Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024," kata Mardiono.
 
Mardiono dipilih melalui Musyawarah Mukernas dengan tajuk "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024". Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia berharap keputusan itu bisa bermanfaat untuk partai.
 
"Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak," jelas Aqil.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap Suharso Monoarfa. Dia memastikan ke depan kepemimpinan PPP akan dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang.
 
"Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan, tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP," tegas dia.
 
Majelis PPP telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan meminta untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP. Namun, Suharso tidak kunjung menanggapi surat tersebut.
 
Selain itu, ada pula rentetan aksi yang meminta Suharso mundur dari jabatannya antara lain dari para santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai. Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapan Suharso terkait "amplop kiai" dan hal lain yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPP.

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait