#IKM

Sucofindo Dorong IKM Bersertifikat Penuhi Kebutuhan E-Katalog

Sucofindo Dorong IKM Bersertifikat Penuhi Kebutuhan E-Katalog
Project Manager Sucofundo Jon Elpin D. Purba dalam kegiatan sosialisasi penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) IKM dan tim TKDN se Provinsi Lampung di Horison Hotel, Kamis, 30 Juni 2022.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) sebagai salah satu perusahaan yang memiliki wewenang dalam penilaian industri kecil menengah (IKM) menerangkan jika semua IKM bisa masuk ke dalam katalog lokal guna pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Project Manager Sucofundo Jon Elpin D. Purba dalam kegiatan sosialisasi penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) IKM dan tim TKDN se Provinsi Lampung di Horison Hotel, Kamis, 30 Juni 2022.

"Namun untuk menjadi IKM terpilih yang terpenting terutama perorangan adalah harus mempunyai aspek legal seperti Nomor Induk Berbasis Resiko (NIB) sehingga di semua bisa masuk," kata Jon Elpin D. Purba.

Apalagi, lanjutnya, untuk IKM produksi barang yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah namun jika produk tidak pernah dibeli dan dibutuhkan oleh Pemda maka akan percuma masuk e-katalog. "Jadi memang penyaringan IKM ini harus sangat jelas jangan sia-sia," katanya.

Adapun seperti contohnya pupuk untuk petani, dimana terdapat yang melakukan impor. "Maka dengan adanya TKDN dioptimalkan barang yang dibeli adalah barang lokal yang dibuktikan oleh sertifikat TKDN, ketika sudah ada 40 persen nilai TKDN maka barang wajib dipakai namun jika ada barang serupa yang impor maka itu tidak boleh lagi dibeli," katanya.

Adapun ia menjelaskan jika produk yang sering dibeli oleh Pemda Lampung misalkan Dinas Pendidikan butuh kursi kayu untuk siswa, papan tulis, alat tulis dan sebaiknya mempunyai sertifikat TKDN.

"Untuk sertifikasi ada aspek legal nanti diajukan ke sucufindo atau surveyor Indonesia nanti akan di audit. Dan yang kita hitung adalah barang-barang yang biasanya sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2011," ujar dia.

Pihaknya akan menhitung dan akan datang ke pabrik industri yntuk memastikan ada atau tidak produksi sesungguhnya. "Karena jika distributor dia tidak boleh menjual, kita akan hitung berapa biaya untuk membuat produk tersebut, biaya bahan baku, apa saja bahan baku nya dan di peroleh dari mana apakah dari lokal atau impor," ujarnya.

Sebab jika impor maka TKDN akan bernilai 0 . "Biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat produk, kemudian biaya over head seperti listrik diluar bahan baku dan tenaga kerja," ujarnya.

Adapun sampai saat ini sudah banyak yang pihaknya survei untuk masuk kedalam e-katalog. "Di lampung yang sudah dikerjakan sampai saat ini ada program dari pemerintah bulan Februari sampai  sekarang ada 1.250 sertifikat se Indonesia dan untuk Lampung sudah ada 20 sertifikat yang dikerjakan," katanya.

Ke depan, tambahnya, pihaknya memastikan jika IKM yang terpilih, produknya bisa diakses oleh provinsi lain. "Karena jika sudah ada sertifikat TKDN akan muncul secara nasional dan bisa digunakan oleh pemda lain dengan catatan di daerah nya tidak ada produk yang sama," tutup dia. (CR2)

EDITOR

Winarko


loading...



Komentar


Berita Terkait