#properti#subsidikpr

Subsidi KPR di Kala Pandemi Ringankan Warga Mencicil Perumahan

Subsidi KPR di Kala Pandemi Ringankan Warga Mencicil Perumahan
Keringanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dari pemerintah amat membantu masyarakat yang tengah mencicil perumahan dan terdampak pandemi Covid-19. (Foto:Dok.MI)


Bandar Lampung (Lampost.co)--Sejak tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan keringanan bagi Kredit Perumahan Rakyat (KPR), terutama kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan harapan perekonomian dapat terus berjalan, perbankan maupun debitur bisa memanfaatkan kebijakan ini untuk meminimalisir resiko kredit. 

Restruktukrisasi kredit selama masa pandemi ini turut dirasakan manfaatnya oleh warga Lampung. Agung, warga perumahan Kampoeng Siger, Kelurahan Bernung, Kabupaten Pesawaran, mengaku dapat keringanan angsuran pembayaran perumahan selama beberapa bulan sejak awal tahun 2021 lalu. 

“Awal-awal tahun 2021 sempat dapat (subsidi KPR), mulai dari bulan Februari sampai April. Lalu di akhir tahun sampai Februari 2022 ini dapat lagi,” ujarnya, Rabu, 16 Februari 2022. 

Agung menjelaskan jenis subsidi atau keringanan KPR yang didapatkannya beragam, dan ini sangat membantu perekonomiannya. Terlebih, ia bekerja di perusahaan swasta yang juga ikut terdampak selama masa pandemi Covid-19. 

Sebab untuk biaya angsuran yang harus dikeluarkannya setiap bulan di perumahan Kampoeng Siger sekitar Rp700an ribu, dengan jangka waktu kredit hingga 20 tahun yang  dimulai sejak tahun 2019.

“Sayakan kreditnya lewat Bank BTN jadi langsung dipotong dari rekening, ya alhamdulillah dapat subsidi itu kadang dipotong setengah, kadang full subsidinya tidak dipotong sama sekali. Tapi memang setahu saya cuma yang lewat BTN saja yang dapat subsidi itu,” ungkapnya.

Ia menuturkan adanya subsidi KPR ini sangat membantu masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19. “Harapannya kedepan mungkin subsidi ini masih bisa dirasakan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Karena pandemi Covid-19 ini belum berakhir dan semoga kedepannya kebijakan pro terhadap rakyat bisa lebih variatif,” kata dia. 

Menyikapi dampak pemberian subsidi KPR terhadap masyrakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung mencatat sampai Desember 2021 total penyaluran kredit sektor properti mengalami kenaikan 6,35% atau sebesar Rp5,83 triliun jika dibandingkan tahun 2020. 

Kepala OJK Lampung, Bambang Hermanto menjelaskan, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kredit di subsektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan naik 27,61% menjadi Rp441,11 miliar dan subsektor  pemilikan rumah tinggal naik 5,04% menjadi Rp5,33 triliun. 

“Pada sektor properti tersebut didominasi oleh kredit KPR, artinya bank telah melakukan restrukturisasi kredit (umum maupun dampak covid) sebesar Rp1,05 triliun, angka ini lebih rendah dibandingkan posisi bulan Desember 2020 lalu yang mencapai Rp1,06 triliun,” jelas Bambang.  
     
Tren penurunan jumlah kredit yang direstrukturisasi tersebut baik kredit secara normal maupun terdampak pandemi menunjukkan adanya perbaikan kinerja angsuran debitur.

“Hal ini sejalan dengan perkembangan kualitas kredit di sektor properti juga cenderung membaik jika dibandingkan tahun 2020 yakni dari rasio NPL (Non-Performing Loan)  atau kredit macet 2,43% kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 1,82%,” kata dia.

Dalam pengaplikasiannya di lapangan, OJK Lampung turut ambil peran agar bank yang berada di bawah naungan Pemerintah menerapkan kebijakan ini dan disesuaikan berdasarkan kriteria penerima bantuan subsidi.

“Pada dasarnya OJK memberikan kelonggaran kepada bank untuk kredit restrukturisasi dapat dinilai dari kualitas lancar selama period,e dengan syarat utama debitur teridentifikasi terdampak Covid-19,” ujarnya. 

“Kelonggaran di atas termasuk untuk debitur KPR, misalkan pekerja informal, pekerja swasta atau pekerja dengan penghasilan tidak tetap yang tempat usaha atau bekerja terdampak covid dan memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana,” jelas Bambang.      

OJK Lampung juga mencatat selama masa kebijakan subsidi KPR ini, telah menerima berbagai layanan konsumen baik yang berasal dari masayrakat maupun pihak bank. 

“Sejak diterbitkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19, kantor OJK Provinsi Lampung menerima 10 (sepuluh) layanan konsumen melalui telepon berupa konsultasi/pertanyaan terkait persyaratan pengajuan relaksasi KPR dan alasan penolakan pengajuan KPR oleh Bank terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Pengajuan KPR yang ditolak lebih disebabkan informasi SLIK yang belum terupdate oleh bank pelapor,” pungkasnya. 
 

    

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait