kedelaitempe

Stok Kedelai Tak Bisa Membendung Kenaikan Harga

Stok Kedelai Tak Bisa Membendung Kenaikan Harga
Kedelai. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Lampung merespon kenaikan harga kedelai yang berimbas ke pedagang tempe dan tahu di sejumlah pasar. Hal itu dengan meninjau langsung ke lapangan.

Berdasarkan Data Asosiasi Impotir Kedelai Indonesia (Akindo) stok kedelai saat ini 450 ribu ton. Sementara kebutuhan per bulan Indonesia 150 ribu—160 ribu ton per bulan khusus untuk industri tahu dan tempe. Dengan demikian, persediaan tersebut masih mencukupi.

"Kami sudah cek ke pengrajin tahu tempe dan stok masih mencukupi untuk dua atau tiga bulan ke depan," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Mohammad Zimmi Skil, Senin 4 Januari 2020.

Menurutnya, yang membuat harga kedelai mahal adalah faktor global. Sebab, harga di tingkat global juga mengalami kenaikan, sehingga berdampak pada harga kedelai impor ke Indonesia.

"Stok kami pastikan aman. Jadi, stok itu ada tapi harga merangkak naik dan bahkan dari Juli dan kemarin (Desember) penyesuaian lagi," ujarnya.

Untuk itu, penyesuaian harga untuk tahu dan tempe pun harus dilakukan. Sebab, jika harga tetap normal, maka akan memberatkan pengrajin karena harga bahan bakunya naik.

"Kondisi di dunia begitu harganya. Harga kedelai penyesuaian, maka otomatis akan ada kenaikan harga tahu dan tempe. Jadi ini murni karena harga bahan baku dunia yang naik," katanya.

Selain itu faktor utama penyebab kenaikan harga kedelai dunia adalah lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok ke Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Pada Desember 2020 permintaan kedelai Tiongkok naik dua kali lipat, dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton.

Hal itu mengakibatkan berkurangnya kontainer di beberapa pelabuhan AS seperti di Los Angeles, Long Beach, dan Savannah. Sehingga terjadi hambatan pasokan terhadap negara importir kedelai lain termasuk Indonesia.

Pihaknya saat ini menunggu kebijakan pemerintah pusat terhadap langkah ke depan. "Kami juga menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk lakukan langkah lanjutan," katanya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait