#pajak#ppn

Stimulus PPN Sewa Bangunan Disebut Tak Tepat Sasaran

Stimulus PPN Sewa Bangunan Disebut Tak Tepat Sasaran
Suasana pertokoan di pusat kota Jalan RA Kartini, Bandar Lampung. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pedagang pasar menyebut kebijakan pemerintah untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran di masa pandemi covid-19 tidak tepat sasaran.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) Lampung, Herman Malano, menilai kebijakan tersebut kurang tepat untuk diterapkan di lapangan. 

Ia mengatakan kebijakan tersebut seharusnya didahului survei lapangan dan menyerap aspirasi pedagang. Sebab, kebijakan yang ada saat ini hanya sebatas politis semata.

"Pemerintah terlalu banyak janji. Stimulus itu untuk siapa saja dan gimana pelaksananya," kata Herman kepada Lampost.co, Jumat, 20 Agustus 2021.

Ia mengatakan sewa ruangan atau bangunan pedagang tergantung pada lokasi. Bila menyewa di pasar modern atau mal biasanya kontrak tahunan. Sementara untuk pelaku usaha di pasar tradisional ada kontrak sampai lima tahunan. Bahkan kebanyakan kios milik sendiri atau kontraknya dengan pemerintah daerah langsung.

"Itu kebijakan ketika mau bayar pajak diberi potongan paling 10% sampai 3 bulan saja. Sementara pedagang ini kan menyewa sampai tahunan. Jadi gak ada artinya stimulus itu," katanya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait