#pemulihanekonomi

Stimulus Pemerintah Belum Cukup untuk Pemulihan Ekonomi

( kata)
Stimulus Pemerintah Belum Cukup untuk Pemulihan Ekonomi
Ketua Umum Kadin Rosan P Roelani.Dok.Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Stimulus yang telah digelontorkan pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional akibat terdampak pandemi covid-19 belum cukup. Sebab, kini banyak tenaga kerja yang harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).  

"Stimulus yang ada belum cukup dari segi besaran maupun percepatan," kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roelani dalam diskusi denpasar 12 bertajuk Mempersiapkan pemulihan ekonomi nasional dalam pandemi covid-19, Rabu, 10 Juni 2020.

Dia membandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia yang memiliki stimulus fiskal 10% dari PDB, Singapura 10,9%, Amerika 10,5% hingga Jerman mencapai 60% dari PDB. Sementara Indonesia hanya mengeluarkan 2,5% dari PDB yakni Rp405 triliun.

Dia menambahkan dampak pandemi memukul keras para tenaga kerja yang saat ini sudah ada sekitar 6,4 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan akibat dampak pandemi covid-19.

"Mungkin angka dari Kementerian ketenagakerjaan masih di level 2 juta orang. Angka ini kami dapat dari asosiasi pengusaha yang memberikan laporan secara berkala," katanya.

Dia menilai stimulus sudah wajar diberikan hingga 10 persen atau mencapai Rp1.600 triliun. "Stimulus harus lebih besar, yang dibutuhkan saat ini kan modal kerja. Bahkan, dalam 6 bulan kami perhitungkan butuh Rp400 triliun," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Rosan menyarankah pemerintah menambah stimulus karena pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19 cukup panjang yakni 1 sampai 2 tahun mendatang yang bisa dilakukan dengan bertahap.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar