#kpk#asn

Staf Khusus KPK Tak Berstatus ASN

Staf Khusus KPK Tak Berstatus ASN
Konferensi pers terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Dok. YouTube KPK RI


Jakarta (Lampost.co) -- Staf khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) karena jabatan itu dibutuhkan secara periodik.

"Mungkin tenaga kontrak atau lainnya. Karena periodik saja yang kami butuhkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 19 November 2020.

Isu status ASN muncul karena ke depan status pegawai KPK beralih menjadi ASN. Peralihan status pegawai KPK termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Alex mengaku belum mengetahui persoalan gaji staf khusus. Namun, dia memastikan proses rekrutmen terbuka untuk umum. "Masyarakat juga bisa ikuti. Tidak tertutup," ujarnya.

Alex menerangkan tujuan dihadirkan staf khusus untuk membantu KPK menentukan arah kebijakan. Salah satunya terkait fokus pemberantasan rasuah yang diproyeksikan KPK. "Bukan untuk kebutuhan pimpinan, bergantung kebutuhan KPK," katanya.

Jabatan staf khusus termuat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Staf khusus merupakan pegawai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan.

Staf khusus berjumlah paling banyak lima orang. Keahlian staf ahli meliputi bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan bisnis.

KPK tidak mempekerjakan lima sekaligus staf khusus. Penunjukan staf khusus menyesuaikan kebutuhan arah penindakan dan pencegahan korupsi yang dibutuhkan Komisi Antirasuah.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait