#feature#keadilan#sengketalahan#beritalampung

Sri Sukarsih Berjuang Cari Keadilan dari Hak Tanah Miliknya

Sri Sukarsih Berjuang Cari Keadilan dari Hak Tanah Miliknya
Sri Sukarsih di ruang persidangan Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang, pada Kamis, 4 Oktober 2018. (Foto:Lampost/Febi Herumanika)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Raut wajahnya sedih, langkahnya sudah gontai karena termakan usia yang sudah beranjak 54 tahun. Sri Sukarsih, perempuan tua ini keluar dari ruang persidangan Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang, pada Kamis, 4 Oktober 2018. 

Kerutan keriput bercampur kesedihan nampak jelas tergambar di wajah perempuan yang disapa Sukarsih ini. Ia baru saja usai menjalani sidang vonis karena dituduh mengambil hak tanah milik orang lain.

Air matanya tidak terbendung lagi, sembari menangis dengan suara terbata Sukarsih menceritakan sejak awal kasusnya mencuat hingga ia divonis dua kali karena mempertahankan hak yang semestinya ia miliki.

"Tanah itu punya saya dulu saya beli dari Hi. Syahro, karena dia meminta Sertifikat untuk balik nama saya kasihkan sama dia, yang saya pegang hanya foto copy surat tanah berikut KTP milik Hi. Syahro, sekian lama surat yang mau dibalik nama oleh Hi Syahro tidak kunjung diberikan lagi sampai hari ini," katanya sambil bercucur air mata.

Lalu sekitar tahun 2015 datang Saksi Edward Harison disitu dia (Harison) menanyakan kepada Sri Sukarsih bahwa dia memiliki tanah di lokasi rumah Sri Sukarsih, dengan meninggalkan foto copy sertifikat, saat dilakukan pengecekan oleh Sukarsih foto Copy tersebut sama dengan foto copy surat tanah yang dia miliki.

"Disitu saya berpikir jika tanah yang saya beli sudah dijual lagi oleh Hi. Syahro kepada orang lain. perebutan tanah mulai terjadi antara saya dan Edward Harison. Sidang rebutan tanah terjadi dan pengadilan memutuskan kalo sidang dinyatakan NO tidak ada hak milik atas tanah tersebut," katanya.

Tidak puas sampai disitu kata Sukarsih, pemegang sertifikat tanah kembali melaporkan Sri Sukarsih ke Polda Lampung, karena tidak layak untuk dinaikkan kepersidangan pihak Polda mengeluarkan surat SP 3 dengan maksud penyelidikan tidak diteruskan. "Polda ngeluarin surat SP 3 waktu itu, karena hasil persidangan status tanah NO tanpa pemilik," katanya.

"Saya dilaporkan lagi ke Polda, katanya saya mendirikan bangunan diatas tanah milik Edward Harison tanpa sepengetahuan pemiliknya. Padahal saya sudah sejak 18 tahun disitu masyarakat disitu tau semua kalau tanah itu milik saya, hanya saja sertifikatnya tidak dikembalikan waktu dipinjam, karena alasan sipemilik pertama (Hi Syahro) mau balik nama," kata dia sembari terisak menangisi.

Karena dia merasa keadilan sudah tidak ada di Lampung, dia nekad melapor ke Mabes Polri untuk meminta perlindungan hukum atas kasusnya.

"Kasus saya sudah dinyatakan tidak layak naik kepenyidik (SP3) tetapi saya dilaporkan lagi, katanya saya menyewakan ruko yang saya bangun diatas tanah orang. saya minta keadilan hukum ke Mabes, tapi kata mereka (Polda Lampung) surat laporan dari Mabes palsu, saya pun di vonis 5 bulan waktu itu, padahal buat apa saya memalsukan surat itu, saya berani bersumpah saya datang ke Mabes ke lantai 12 waktu itu," katanya.

Selain dihukum 5 bulan kurungan, proses hukum persoalan tanah tetap berlanjut, penyidik Polda kata dia tidak pernah melakukan BAP kepadanya dan dia tidak pernah sekali pun menandatangani surat BAP namun penyelidikan tetap berlanjut perkaranya hingga dia diputus hukum 8 bulan pada Kamis kemarin.

"Waktu saya dipanggil sama pihak penyidik Polda Lampung, kepala saya didorong-dorong sama mereka untuk menyuruh saya tanda tangan BAP tapi saya tidak mau karena saya merasa tidak salah, saya heran kenapa saya yang tidak pernah BAP atau tanda tangan saya disidang dan dihukum 8 bulan, dimana letak keadilan Negri ini saya sedih," katanya.

Dipersidangan Hakim Ketua Yus Enidar memvonis Sri Sukarsih dengan pidana penjara selama 8 bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 385 Ke-4 KUHP. Dengan alasan terdakwa telah menyewakan ruko yang didirikan terdakwa  diatas tanah milik saksi korban Edward Harison kepada orang lain dengan harga Rp24 juta.

Rustam Aji dan Heri Yanto, Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PN Tanjungkarang, sangat menyesalkan kenapa pihak kepolisan menaikkan perkara tanpa pernah melakukan BAP terhadap kliennya, selain itu status tanah dari hasil persidangan dinyatakan tanpa pemilik yang sah. 

"Ibu ini nggak pernah menandatangani BAP di kepolisan, kasus ini pernah dilaporkan tapi tidak layak untuk naik sampai keluar surat SP 3, sekarang tiba-tiba naik berkas lengkap ada apa dengan hukum saat ini. Atas alasan itu kami ajukan Banding mudah-mudahan masih ada keadilan untuk rakyat kecil seperti ibu Sri Sukarsih ini," kata Rustam Aji.

EDITOR

Febi Herumanika

loading...




Komentar


Berita Terkait