#asn#waykanan

Sosialisasi Disiplin PNS di Way Kanan Diperkuat

Sosialisasi Disiplin PNS di Way Kanan Diperkuat
Bupati Way Kanan Raden Adipati saat sosialisasi PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019, dan Permen PAN & RB No 8 Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama Pemkab Way Kanan, Senin, 29 November 2021. Lampost/Chandra


Blambanganumpu (Lampost.co) --  Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, menyatakan sejumlah permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Perubahan-perubahan itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal itu disampaikan Raden Adipati saat sosialisasi PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019, dan Permen PAN & RB No 8 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP di Lingkungan Pemkab Way Kanan.

“Untuk itu harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik. Sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Karena sebagai aparatur harus senantiasa siap untuk mengikuti dan meyesuaikan terhadap perkembangan dan perubahan itu. Harus senantiasa mengasah kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi pemerintah, abdi masyarakat, dan abdi negara yang professional,” papar Adipati di Ruang Rapat Utama Pemkab Way Kanan, Senin, 29 November 2021.

Di sisi lain, Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta, Ibu Julia Leli Kurniati, menjelaskan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS mengacu pada empat hal mendasar. Hal itu mesti dipahami oleh setiap PNS. Menurutnya, PNS adalah seorang warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan tertentu.

Sedangkan Peraturan Menpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, membawa transformasi dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Tujuan peraturan tersebut  untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran organisasi ke dalam Sasaran Kinerja Individu. SKP ini nantinya menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja, dan penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

Penyusunan rencana SKP dimaksud, sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Oleh karena itu, perlu untuk menyelaraskan kinerja dari tingkat jabatan pimpinan tinggi sampai jabatan dibawahnya.

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait