#perikanan#lampung#nahdlatululama

SNNU Lampung Nilai PP Nomor 85 Tahun 2021 Merugikan Nelayan

SNNU Lampung Nilai PP Nomor 85 Tahun 2021 Merugikan Nelayan
Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Provinsi Lampung, Edarwan. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) menilai terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 86 dan 87 tahun 2021 sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021 berpotensi merugikan para nelayan.

Ketua SNNU Provinsi Lampung, Edarwan mengeklaim, pihaknya telah melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung dampak yang telah dan akan timbul dari peraturan baru tersebut. 

"Kami sangat prihatin melihat terbitnya keputusan menteri tersebut hanya karena demi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menjadikan masyarakat kecil sebagai objek perah," katanya, Jumat, 1 Oktober 2021.

Baca: Nilai Ekspor Perikanan Lampung Capai Rp1,03 Triliun

 

Menurut dia, aturan tersebut memberi ruang untuk diberlakukannya pungutan jenis PNBP kepada kapal penangkap atau pengangkut ikan berukuran 5-30 Gross Tonnage (GT). Sebagian besar pengguna kapal berukuran 5-10 GT tersebut adalah nelayan kecil.

Atas dasar itu, kata Edarwan, SNNU menyatakan sikap, pertama, meminta pemerintah untuk segera melakukan perubahan atas PP Nomor 85 tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86 dan 87 tahun 2021.

Kedua, mengimbau KKP untuk menunjukkan keperpihakan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN_ pada bantuan produktif langsung kepada masyarakat.

"Ketiga, meminta KKP beserta Instansi terkait untuk berhenti membuat kebijakan dari ‘menara gading’, bersikap elitis, dan tidak melibatkan semua pihak dalam penentuan kebijakan serta terjun langsung ke masyarakat," kata Edarwan. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait