#sikapDPR#Setnov#korupsiKPTel#nasional

Sikap Diam DPR Terhadap Kasus Novanto Patut Dipertanyakan

Sikap Diam DPR Terhadap Kasus Novanto Patut Dipertanyakan
Pengamat Hukum Bivitri Susanti. (Foto: MI/Arya Manggala).


JAKARTA (Lampost.co)--Diamnya seluruh anggota DPR dalam menyikapi kasus korupsi Setya Novanto, mencuatkan kekecawaan masyarakat, termasuk Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti . Ia melihat, tak ada satu pun anggota yang mencoba memberi kejelasan tentang sikap yang harus diambil DPR sebagai lembaga negara.

"559 anggota diam saja dan enggak melihat ada sesuatu yang salah, menurut saya ada suatu problem kelembagaan yang sangat dalam," kata Bivitri dalam sebuat diskusi bertajuk 'Ke Mana Ujung Drama Novanto' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).
Bivitri mengatakan, kasus korupsi KTP elektronik merupakan kasus dalam tataran kebijakan, yang tentunya melibatkan banyak orang di dalam pengambilan keputusan. Apalagi, kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini diduga melibatkan banyak pihak, termasuk dari parlemen.

Dirinya menduga, sikap diam anggota DPR untuk menutupi dan melindungi dirinya masing-masing. Sebab, kata dia, bisa saja mereka juga ikut tersangkut dalam proyek tersebut sehingga memilih diam dan melindungi Ketua Umum Gokar itu.
"Jadi bukan hanya Novanto sendiri, ada yang lain. Daftarnya sudah keluar di sidang pengadilan. Ini jadi penanda, paling enggak untuk enggak katakan apapun, karena mereka bisa kena kalau Novanto kena," jelas dia.
Namun demikian, lanjut dirinya, masyarakat tidak boleh diam dan bersikap apatis. Masyarakat harus mendesak DPR untuk mengambil sikap tegas dalam memperbaiki citra DPR.
Novanto terseret dalam pusaran korupsi proyek KTP elektronik yang menghabiskan anggaran negara hingga Rp5,9 triliun. Ia juga disebut sebagai kunci anggaran di DPR terkait proyek tersebut. 

Selain itu, dalam rekaman pembicaraan milik Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem dengan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto, Novanto disebut mendapat jatah Rp60 miliar dalam proyek pengadaan KTP elektronik. 
Awalnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha pemenang tender proyek KTP elektronik meminta agar jatah untuk Novanto diberikan sebesar Rp100 miliar. Andi diketahui  merupakan sebagai orang kepercayaan Novanto dalam perkara ini. 

EDITOR

MTVN/MI

loading...




Komentar


Berita Terkait