#mustafa#korupsi

Sidang Pledoi, Mustafa Tegaskan Tak Menikmati Uang Rp24,6 Miliar

Sidang Pledoi, Mustafa Tegaskan Tak Menikmati Uang Rp24,6 Miliar
Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, menjalani sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan secara daring atau online di PN Tipikor Kelas IA, Tanjungkarang, Kamis, 24 Juni 2021. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, menjalani sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan atas tuntutan lima tahun penjara, denda Rp400 juta, dan dibebankan uang pengganti senilai Rp24,6 miliar, di PN Tipikor Kelas IA, Tanjungkarang, Kamis, 24 Juni 2021.

Dalam pembelaannya, Mustafa meminta majelis hakim menjatuhkan vonis seadil-adilnya, terutama soal uang pengganti. Ia mengklaim tidak menikmati sama sekali uang pengganti sebesar Rp24,6 miliar dalam kasus korupsi APBD Lampung Tengah tersebut.

Baca juga: Mustafa Minta Saksi yang Menikmati Mahar Politik Jadi Tersangka

"Sesuai apa yang saya sampaikan dalam fakta persidangan sebelumnya, bahwa saya tidak menikmati uang pengganti yang dibebankan kepada saya. Saya tidak akan banding karena selain terlalu berat, saya tidak sanggup lagi menanggung beban secara moril dan materiil," kata Mustafa membacakan pledoi.

Menurut Mustafa, persidangan dari awal sampai akhir yang ia jalani sudah sangat lama dan berlarut-larut. Ditambah lagi, dirinya masih menjalani hukuman selama tiga tahun penjara pada kasus yang pertama.

Sementara kuasa hukum Mustafa, M Yunus memohon kepada majelis hakim membebaskan Mustafa dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan pertama, yakni pasal 12 huruf a, 12 huruf B, dan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.

"Kami setuju Mustafa melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP," paparnya.

Menurut Yunus, kliennya tidak berbuat sendiri, baik pengumpulan uang, menghubungi rekanan, dan hal lainnya.

"Fakta persidangan tidak secara langsung Mustafa tidak mengetahui, yang mengumpulkan uang stafnya, yang mengkondisikan proyek Taufik Rahman, dan ada beberapa orang yang mengalirkan ke partai politik, termasuk ke Wakil Gubernur, ibu NuniK, meski tak diakui," katanya.

Terkait uang pengganti, Yunus mengklaim banyak uang yang mengalir ke kegiatan sosial maupun ke kegiatan politik, di antaranya yakni mahar politik untuk Partai PKBRp 4 miliar, Partai Hanura Rp9 Miliar, dan pembelian tanah untuk Pemkab serta hal lainnya, berkisar Rp7 miliar.

Menurut M Yunus dari mahar awal PKB Rp18 miliar, namun dipulangkan Rp14 miliar. Kemudian untuk Partai Hanura dalam fakta persidangan Rp3 miliar telah diberikan Mustafa ke Ketua DPD Hanura saat itu Sri Widodo. Namun Sri Widodo mengaku hanya menerima Rp 1,5 miliar, dan diakuinya di persidangan.

Selanjutnya Rp6 miliar mengalir ke DPP Hanura melalui orang dekat Mustafa Johanes Batista Geovani, dan diserahkan ke bertahap dua kali. Uang tersebut juga belum dikembalikan.

Kemudian sekitar Rp7 miliar digunakan Mustafa untuk membeli tanah dan membangun Islamic Center Pemkab Lampung Tengah. Pengajuan tersebut awalnya dimasukan ke APBD Pemkab Lampung Tengah, namun karen prosesnya panjang, Mustafa menggunakan uang (fee proyek) untuk menalangi hal tersebut. Kemudian sekitar Rp400 juta untuk hibah ke Makobrimob.

Kemudian ada juga pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017, yang didapat oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin melalui Aliza Gunado sebesar Rp2,75 miliar. Lalu mengurus DAK 2018 Rp3 miliar berdasarkan pengakuan Taufik Rahman.

"Kami sudah siapkan sertifikat tanah dan ada penilaian tim aprasial, waktu saya dampingi nilainya Rp6 miliar, namun belum bisa diterima penyidik. Jadi hanya sekitar Rp4-6 miliar yang dipertanggung jawabkan," katanya.

Sidang selanjutnya dengan agenda vonis akan dilangsungkan pada 28 Juni 2021.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait