#korupsi#benihjagung

Sidang PK Korupsi Benih Jagung Pekan Kedua Agustus

Sidang PK Korupsi Benih Jagung Pekan Kedua Agustus
Ilustrasi. Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Sidang perdana dengan agenda pemerikaan berkas Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, oleh terpidana Korupsi benih jagung Pemprov Lampung, Imam Mashuri, segera dilakukan dua pekan mendatang.

"Sidang pertama tanggal 10 Agustus 2022," kata Rebby Octora Kuasa Hukum Imam Mashuri, Minggu 31 Juli 2022.

Rebby menuturkan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan berkas tersebut, biasanya juga dibarengi dengan penyerahan memori PK yang diajukan.

Baca Juga : Terpidana Korupsi Jagung Imam Mashuri Ajukan PK

"Ada dua novum baru nanti yang diajukan," katanya.

Novum yang diajukan yakni, Surat Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian

Pertanian R.I Nomor : 363/TP.000/C.2/04/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani  Bambang Sugiharto, dan ditujukan kepada PPK satuan kerja dinas TPH Provinsi Lampung.

Substansi dari surat tersebut yakni perbedaan produktivitas antara benih bersertifikat dan non-sertifikat tidak bisa ditetapkan secara exact. Kemudian, jaminan produktifitas 15-20 % benih bersertifkat lebih baik dibanding benih asalan/non sertifikat tersebut belum memiliki referensi. Hal tersebut masih bersifat estimasi teknis.

"Berdasarkan novum tersebut, hasil penghitungan dari kerugian negara, oleh Kantor Akuntan Publik tidak berdasarkan acuan teknis dari Kementrian Pertanian dan masih bersifat spekulasi yang menyebabkan hasil, dan dipertanyakan kebenarannya. Kemudian, akuntan publik,  menghitung jumlah kerugian negara hanya berdasarkan keterangan Edi Yanto (terpidana) yang masih bersifat spekulatif tanpa didukung acuan teknis resmi dari Kementerian Pertanian," katanya.

Selain novum baru, dalam PK yang diajukan Imam Mashuri, disebutkan adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Menurutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016, akuntan publik yang digunakan peniyidik bukan lembaga yang berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

"Dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN),  Kantor Akuntan Publik tidak pernah mendapatkan surat  tugas dari BPK sehingga hasil Perhitungan Kerugian dipertanyakan  keabsahannya," paparnya.

Sementara itu, Humas PN Kelas IA Tanjungkaran Hendri Irawan membenarkan adanya pengajuan PK tersebut.

Sebelumnya, terpidana Korupsi benih jagung Pemprov Lampung yaknu,  Eks Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Edi Yanto mengajukan PK. Saat ini berkas PK Edi Yanto telah dikirimkan ke Mahkamah Agung.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait