queenarthapolda

Sertifikat Queen Artha Dibekukan, Pembeli Lahan Lapor ke Polda

Sertifikat Queen Artha Dibekukan, Pembeli Lahan Lapor ke Polda
Sujarwo Penasehat Hukum Terpidana Alay, saat ditemui di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Lampost.co/Febi Herumanika


BANDAR LAMPUNG  (Lampost.co) -- Pembeli lahan dari aset milik terpidana korupsi APBD Lampung Timur (Lamtim) senilai Rp119 Miliar, Sugiharto Wiharjo Alias Alay, yaitu aset pantai Queen Artha melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat ke Polda. 

Pasalnya, lahan yang dibelinya senilai Rp12,5 miliar tidak dapat dibalik nama dengan alasan sertifikat dari aset tersebut masuk dalam sita eksekusi pengadilan.

Untuk itu, pembeli pun tidak terima dan melaporkan persoalan itu ke Polda Lampung atas tuduhan dikeluarkannya surat kuasa palsu dari Bupati Lamtim.

"Tidak ada persoalan sertifikat nomor 13 dan 14 makanya kami damai. Tolong tunjukkan kepada saya kalau masuk dalam penetapan sita eksekusi," kata Sujarwo di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa 22 Desember 2020.

Menurutnya, aset pantai Queen Artha tidak termasuk dalam penetapan yang dijelaskan pada 2009. "Kami ketahui semua, pantai Queen Artha terjual ke Doni dan penjualnya adalah Puncak Indra yang hasilnya untuk pengembalian kerugian negara Alay Rp10 Miliar dan Rp2,5 Miliar dikembalikan ke puncak Indra untuk mengurus perbankan," kata Sujarwo.

Selanjutnya, Doni membeli dari Puncak Indra dan pada saat mengurus sertifikat nomor 13-14 terhambat proses balik nama. Sehingga Doni melaporkan pihak-pihak yang membelokir sertifikat tersebut.

Sementara kuasa hukum pantai Queen Artha, Zainudin Hasan mengatakan mempersilahkan pembeli untuk melaporkannya ke Polda atas persoalan tersebut. "Soal pemalsuan itu ranahnya pidana dan itu kewenangan penyidik, silakan ditindaklanjuti," kata Zainudin. 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait