#pungutan#sertifikat#lamsel#beritalampung

Sertifikat PTSL di Rejomulyo Gunakan Jasa Pendamping LBH

Sertifikat PTSL di Rejomulyo Gunakan Jasa Pendamping LBH
Ketua Pokmas Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan,M.Sidik saat diminta Klarifikasi oleh Polisi di Mapolsek Palas, Kamis (18/7/2019). (Foto:Lampost/Armansyah)

KALIANDA (Lampost.co)--Pembuatan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, menggunakan jasa pihak ketiga, sebagi alasan pengutipan pungutan. Kelompok masyarakat (Pokmas) setempat menggunakan jasa lembaga bagian hukum (LBH) dari Bandar Lampung. 
Hal itu diungkapkan, Kanit Reskrim Polsek Palas Aiptu Suyitno yang mewakili Kapolsek Palas Iptu M. Sari Akip usai meminta keterangan terhadap Ketua Pokmas Desa Rejomulyo di Mapolsek Palas, Kamis (18/7/2019). 
Menurut Suyitno, berdasarkan keterangan dari Ketua Pokmas mereka menggunakan jasa pendamping dari salah satu LBH di Bandar Lampung. Pendampingan itu diakui Pokmas telah kesepakatan bersama masyarakat. 
"Mereka mengaku pakai jasa pendampingan. Keterangannya berdasarkan MoU dengan LBH mereka bayar jasa itu sebesar Rp500 ribu per sertifikat," kata dia tanpa menyebutkan nama LBH tersebut. 
Menurut Suyitno, pihaknya belum mengetahui secara jelas dasar hukum mereka untuk menggunakan jasa dari LBH. Namun, pengakuan Pokmas jasa pendampingan itu supaya proses pembuatan sertifikat PTSL cepat selesai. 
"Alasan mereka agar pembuatan sertifikat PTSL cepat selesai tanpa hambatan. Karena pengalaman mereka, setiap pengajuan sertifikat tidak pernah terealiasi sejak beberapa tahun terakhir," katanya. 
Ada kemungkinan pihaknya akan meminta keterangan, baik dari Kantor BPN Lamsel maupun LBH tersebut. "Ya, kemungkinan kita akan mintai keterangan BPN dan LBH itu. Selain itu, mereka juga ada bukti bahwa biaya itu disepakati oleh masyarakat diatas materai," kata dia. 
Sementara itu, Ketua Pokmas Desa Rejomulyo M. Sidik mengatakan mereka gunakan untuk membayar pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) dari Bandar Lampung sebesar Rp500 ribu per sertifikat. Sedangkan, sisanya sebesar Rp300 ribu dan Rp200 ribu untuk biaya operasional atau transportasi pengurus Pokmas. 
"Dasar kami ya alat bukti kesepakatan dan berita acara serta MoU dengan LBH. Semua sudah kami lampirkan ke Polisi," kata Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Palas itu. 
Terpisah, Sugeng salah satu warga Desa Rejomulyo mengaku dirinya tidak mengetahui adanya jasa pendampingan dari LBH. Bahkan, ia tidak pernah merasa memberikan tandatangan diatas materai bahwa menerima soal biaya tersebut. 
"Saya nilai Pokmas itu hanya mengada-ngada. Baru-baru ini saya mendengar ada jasa pendampingan dari LBH. Bahkan, setau saya Pokmas itu sejak sepekan terakhir keliling door to door meminta tanda tangan berita acara," kata dia yang mengaku diminta sebesar Rp800 ribu per sertifikat. 

EDITOR

Armansyah

loading...

Berita Terkait

Komentar