#ump#lampung

Serikat Buruh Minta UMP Lampung Direvisi

Serikat Buruh Minta UMP Lampung Direvisi
Serikat buruh/pekerja saat berdialog di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Serikat buruh/pekerja di Provinsi Lampung menuntut agar Gubernur Lampung merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2022. Hal tersebut menindaklanjuti UU Nomor 11 Tahun 2020 secara substantif telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi cacat formal dan inkonstitusional.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Lampung, Sulaiman Ibrahim, menuntut agar Gubernur Lampung merevisi UMP Lampung yang telah ditetapkan, karena ketetapan itu telah mengikuti alur ketentuan yang inkonstitusional. Begitu pula kepada bupati/wali kota di Lampung dalam mengajukan UMK agar berpegang kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Kami meminta kepada gubernur/bupati/wali kota di Lampung untuk meningkatkan kenaikan UMP/UMK 2022," katanya, Senin, 29 November 2021.

Baca juga: Serikat Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum Lampung 2022

Hal tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat. Kemudian juga agar kaum buruh dan masyarakat Lampung terhindar dari proses marginalisasi dan proses kemiskinan struktural yang berkepanjangan.

"Kepada semua anggota Dewan Pengupahan dari unsur SP/SB untuk melaksanakan ini tanpa kompromi," ujar Sulaiman. 

Begitupun disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Wilayah Lampung, Tri Susilo. Ia mengatakan pihaknya juga keberatan mengenai UMP 2022 yang sudah ditetapkan, pihaknya berharap agar UMP 2022 bisa direvisi.

"Kami menuntut juga agar Gubernur Lampung merevisi UMP Lampung yang telah ditetapkan. Idealnya UMP sebulannya Rp3.400.000 karena melihat kebutuhan pokok dan harga harga melambung tinggi," katanya.

Menurut Tri, pemerintah provinsi Lampung telah meresmikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022 naik 0,35 persen atau naik Rp8.484,61 dan nilai UMP Lampung pada 2022 menjadi 2.440.486,18 yang semula tahun 2021 sebesar Rp2.432.001,57. Adapun penerapan UMP diberlakukan mulai 1 Januari 2022.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2022. UMP diresmikan sesuai formula yang ditentukan melalui rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung. Dimana angka ini sudah sesuai Undang-undang 11/2020 Tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 Tentang Pengupahan. 


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait